Proses penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 masih molor. KPK mengaku tengah mendalami penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta menelusuri aliran dana, termasuk yang diduga terkait Khalid Basalamah.
__________
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan lamanya penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut penyidik masih menelaah pasal yang tepat untuk menjerat para pihak.
“Perkara kuota haji saat ini masih dalam proses penyidikan. Kami harus memastikan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan terpenuhi,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Sabtu (20/9).
Menurutnya, tim penyidik mendalami Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang sama-sama mengatur soal perbuatan memperkaya diri sendiri hingga menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, termasuk pihak yang sudah dimintai keterangan.
Asep menambahkan, salah satu unsur penting adalah pembuktian adanya kerugian negara dan perbuatan melawan hukum. Karena itu, katanya, KPK masih mengumpulkan bukti termasuk menelusuri dugaan aliran dana dari pendakwah Khalid Basalamah.
“Selain perbuatan melawan hukum, kami juga sedang mendalami bukti aliran dana,” ujar Asep.
Pedang Bermata Dua
Sementara itu, Sejumlah pakar menilai Pasal 2 dan 3 UU Tipikor bak pedang bermata dua. Efektif menjebloskan koruptor, tapi juga rawan disalahgunakan aparat penegak hukum.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Shinta Agustina, menegaskan kedua pasal sudah cukup kuat menjerat pelaku. Namun, ia menyoroti ancaman pidana dalam Pasal 3 yang justru lebih ringan meski menyangkut penyalahgunaan kewenangan.
Sementara peneliti PSHK, Miko Susanto, menilai masalah utama ada pada ketiadaan unsur mens rea atau niat jahat yang tegas di kedua pasal. “Makanya perlu revisi agar jelas perbedaan mana pelanggaran administratif, mana korupsi,” katanya kepada media, dalam sebuah kesempatan.
Guru Besar Hukum Pidana UGM, Eddy OS Hiariej, bahkan menyebut penerapan Pasal 2 dan 3 kerap menimbulkan sesat pikir: setiap kerugian negara otomatis dianggap korupsi. Padahal, bisa saja hanya kesalahan administratif.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Bandung, Indra Perwira, menambahkan frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dua pasal tersebut menimbulkan kerancuan. Akibatnya, banyak pejabat takut mengambil keputusan administratif karena khawatir terjerat tipikor.
Kini, publik menanti apakah KPK benar-benar segera menetapkan tersangka, atau kasus ini kembali tersendat di tarik-menarik pasal dan tafsir hukum.***
