Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai rakyat dapat memecat anggota DPR asalkan sesuai dapil, merespons gugatan uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi.
Perlu Dibaca
Tag: MK
Berani Lawan Parpol, Mahasiswa Gugat Dominasi PAW di DPR ke MK
Mahasiswa mengajukan uji materi UU MD3 ke MK untuk menantang kewenangan eksklusif partai politik dalam pemberhentian anggota DPR dan mendorong mekanisme yang memberi peran kepada konstituen.
Polisi Aktif Tak Boleh Isi Jabatan Sipil: Babak Baru Reformasi Keamanan Indonesia
Putusan MK melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Bisa memicu penarikan ribuan personel Polri dari kementerian dan lembaga, serta membuka babak baru reformasi kepolisian dan birokrasi Indonesia.
MK Tolak Uji Materi Syarat Pendidikan Polisi Minimal S1, Pemohon Dinilai Tak Punya Legal Standing
Pasal a quo sebenarnya mengatur syarat minimal calon anggota Polri adalah lulusan SMA atau sederajat. Namun, para pemohon menilai standar ini terlalu rendah bagi profesi penegak hukum.
MK Tolak Seluruh Gugatan Uji Formil UU TNI
Dalam perkara Nomor 81, terdapat dissenting opinion dari empat hakim konstitusi, yakni Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani.
MK Tolak Permohonan agar Orang Tak Beragama Diakui Negara
MK menegaskan, konsep kebebasan beragama yang dianut konstitusi Indonesia bukanlah kebebasan yang memberikan ruang bagi warga negara untuk tidak memeluk agama atau tidak menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Ketua MK Sebut Putusan PTUN Jakarta untuk Menganulirnya Tak Mengganggu Kinerja Hakim Konstitusi
Salah satu putusan PTUN Jakarta itu adalah mencabut keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK.
Di Hari Ketika MK Bacakan Putusan soal Pilkada, Jokowi Umumkan Insentif Anggota KPU Naik 50 Persen
Presiden Jokowi mengumumkan telah menandatangani kenaikan tunjangan untuk anggota Komisi. Besarnya 50 persen.
Putusan Mahkamah Konstitusi Cegah Oligarki Politik, Kaesang Tidak Bisa Mencalonkan Diri
Mahkamah Konstitusi (MK), pada Selasa (20/8/2024) menerbitkan putusan terkait perubahan ambang batas perolehan suara partai politik yang bisa mengajukan kandidat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan yang disambut positif oleh publik. Dinilai sebagai langkah untuk mencegah kekuasaan oligarki dan menegakkan demokrasi.
Gugatan Adik Ipar Jokowi Dikabulkan Sebagian, PTUN Batalkan Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK
JAKARTA—Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan sebagian gugatan yang dilayangkan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman. Salah satu yang — baca selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.