Uwi Terpinggirkan, Beras Diutamakan: Politik Pangan yang Tak Netral

Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana pilihan negara membentuk hierarki pangan—antara yang dilindungi dan yang dibiarkan.
Kebijakan pangan beras-sentris membuat uwi dan pangan lokal tersisih dari sistem nasional.

Sejak awal kemerdekaan, pangan di Indonesia tidak berdiri sebagai urusan teknis semata. Ia dibentuk sebagai instrumen stabilitas politik dan legitimasi negara. Dalam kerangka itu, beras ditempatkan bukan hanya sebagai makanan pokok, tetapi simbol kemakmuran dan keberhasilan pembangunan.

Pilihan tersebut berdampak langsung pada pangan lain. Umbi-umbian lokal seperti uwi (Dioscorea spp.) perlahan tersingkir dari arus utama kebijakan pangan nasional, meski telah lama menjadi sumber pangan masyarakat Nusantara.

Warisan Penjajahan dalam Sistem Pangan

Akar kebijakan beras-sentris dapat ditelusuri sejak masa penjajahan Belanda. Pemerintah penjajah menempatkan beras sebagai komoditas strategis untuk mengontrol tenaga kerja, menjamin suplai murah bagi kota dan perkebunan, serta menata desa dalam pola produksi tunggal.

Bacaan Lainnya

Struktur ini tidak sepenuhnya dibongkar pascakemerdekaan. Negara justru mewarisi dan melanjutkan sistem pangan berbasis beras tersebut sebagai fondasi kebijakan nasional.

Penguatan di Era Orde Baru

Penguatan paling sistematis terjadi pada era Orde Baru melalui program Revolusi Hijau. Pemerintah memusatkan kebijakan pada padi dengan subsidi benih, pembangunan irigasi besar-besaran, riset pertanian terfokus, serta sistem logistik nasional berbasis beras.

Umbi-umbian, termasuk uwi, tidak dilarang. Namun tidak pula diberi ruang struktural dalam riset, distribusi, maupun jaminan pasar.

Diversifikasi yang Berhenti di Dokumen

Dalam berbagai dokumen resmi, diversifikasi pangan kerap disebut sebagai tujuan kebijakan. Umbi lokal masuk dalam daftar. Namun implementasinya minim.

Tidak tersedia harga acuan nasional untuk uwi. Tidak ada jaminan serapan industri, dukungan pascapanen, atau riset pengembangan varietas secara berkelanjutan.

Pada saat yang sama, pemerintah secara konsisten mengimpor gandum lebih dari 10 juta ton per tahun untuk menopang industri pangan berbasis terigu.

Paradoks Gandum dan Uwi

Gandum tidak ditanam di Indonesia dan sangat bergantung pada stabilitas geopolitik global. Jejak karbonnya tinggi dan pasokannya rentan terganggu.

Sebaliknya, uwi tumbuh di lahan marginal, relatif tahan terhadap tekanan iklim, dan tersedia secara lokal. Namun kebijakan negara justru memberi perlindungan lebih besar pada komoditas impor dibanding pangan lokal.

Pos terkait