FGSNI menilai pengangkatan pegawai SPPG jadi P3K diskriminatif dan abaikan guru honorer.
Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang mengangkat pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Kebijakan tersebut dinilai diskriminatif karena mengabaikan nasib guru honorer dan guru madrasah swasta yang hingga kini belum mendapat kepastian hak mengikuti seleksi ASN maupun P3K. Pengangkatan pegawai SPPG menjadi P3K merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pegawai SPPG diangkat sebagai P3K sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dinilai Kalahkan Komponen Dasar Pendidikan
Ketua Umum FGSNI Agus Muchtar menilai kebijakan itu mencerminkan ketimpangan serius dalam prioritas negara. Menurutnya, komponen dasar pendidikan—yakni guru—seharusnya tidak dikalahkan oleh komponen pendukung pendidikan seperti program MBG.
“Inilah potret buram kesejahteraan guru, khususnya di madrasah swasta. Mereka punya andil langsung dalam mencerdaskan bangsa, tapi justru tidak diurus negara,” kata Agus kepada Samudrafakta, Jumat, 16 Januari 2026.
Agus menyoroti kondisi guru non-ASN yang masih menerima penghasilan jauh di bawah standar kelayakan hidup, sementara pemerintah dengan mudah menerbitkan kebijakan pengangkatan pegawai SPPG menjadi P3K.
FGSNI berencana mendatangi Kementerian Keuangan RI untuk mempertanyakan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada guru ASN maupun madrasah swasta. “Minggu depan kami akan menyuarakan langsung ke Kemenkeu,” tegasnya.
Ia menambahkan, ketimpangan ini seolah menegaskan bahwa pengabdian guru madrasah swasta tidak dianggap oleh negara. “Bertahun-tahun kami bersuara, alasannya selalu APBN tidak sanggup. Tapi untuk pegawai SPPG, bisa,” ujarnya.
Harus Seiring Pengangkatan Guru Honorer
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Cecep Darmawan, menilai pengangkatan pegawai SPPG sebagai P3K semestinya berjalan seiring dengan pengangkatan guru honorer.
Ia mengkritik pemerintah yang memprioritaskan pegawai SPPG di tengah ketidakjelasan nasib jutaan guru honorer. Padahal, kata Cecep, anggaran program MBG sebagian besar bersumber dari dana pendidikan.
Pemerintah diketahui mengalokasikan Rp 223 triliun dari total Rp 335 triliun anggaran MBG 2026 yang berasal dari pos anggaran pendidikan. “Ketika MBG dibiayai dari dana pendidikan, seharusnya kepastian status guru menjadi prioritas utama,” ujarnya, Kamis, 15 Januari 2026.
Cecep menegaskan, secara prinsip memberi kepastian hukum dan kesejahteraan kepada pegawai SPPG adalah langkah baik. Namun, kebijakan tersebut menjadi problematik jika melukai rasa keadilan publik.
“Kalau MBG diklaim sebagai investasi pendidikan, maka logikanya PPPK guru—sebagai garda terdepan pendidikan—harus lebih dulu,” tegasnya.
Ia bahkan menyarankan agar program MBG dikeluarkan dari pos anggaran pendidikan jika pemerintah belum mampu memberi kepastian bagi guru honorer. “Silakan anggarannya berapa pun, tapi jangan menggerus dana pendidikan,” katanya.
BGN: Tidak Semua Pegawai Diangkat P3K
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan bahwa frasa “pegawai SPPG” yang diangkat sebagai P3K merujuk secara terbatas pada jabatan inti dengan fungsi strategis.
“Yang dimaksud pegawai SPPG adalah Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan. Di luar itu, termasuk relawan, tidak masuk skema P3K,” jelasnya.
Namun, bagi guru non-ASN dan madrasah swasta, penjelasan itu belum menjawab persoalan utama: mengapa negara mampu mengangkat pegawai SPPG dari dana pendidikan, sementara pengangkatan guru honorer selalu terbentur alasan klasik keterbatasan APBN.
Bertahun-tahun disuarakan, belum juga terwujud. Aneh.***
