Dua operasi tangkap tangan dalam satu hari memberi makna konkret pada satu kalimat Mahfud MD: KPK kini bermain di ‘liga utama’.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam podcast Terus Terang Mahfud MD, Selasa, 13 Januari 2026. Ia merespons keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali menyeret nama-nama besar—dari menteri hingga kepala daerah—ke meja hukum.
“Ada yang mengatakan KPK sekarang sudah berani masuk ke liga utama. Menurut saya, itu bagus,” ujarnya.
Enam hari berselang, kalimat itu menemukan konteksnya. Senin, 19 Januari 2026, KPK menggelar dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) sekaligus terhadap dua kepala daerah: Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo. Dua lokasi berbeda, satu hari yang sama, dan satu pesan yang sulit diabaikan: penindakan kembali agresif.
Di Madiun, Maidi diamankan terkait dugaan praktik rasuah dalam pelaksanaan proyek serta pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut indikasi awal mengarah pada fee proyek dan dana CSR—frasa yang berulang kali muncul dalam banyak perkara korupsi daerah.
Sementara di Pati, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang menjerat Sudewo. Namun, namanya telah lebih dulu muncul dalam pusaran penyelidikan kasus korupsi proyek pembangunan rel ganda Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Jawa Tengah.
Saat dugaan aliran dana itu mencuat, Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024 di Komisi V.
Liga Utama Versi Penindakan
Bagi Mahfud, ukuran “liga utama” bukan sekadar jumlah OTT, melainkan keberanian menyentuh pusat kekuasaan. Dalam beberapa bulan terakhir, KPK menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus kuota haji, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam pengadaan dugaan korupsi Google Cloud, hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam dugaan pemerasan sertifikasi K3. Dua OTT kepala daerah dalam satu hari memperluas spektrum itu ke level lokal—ruang di mana kekuasaan kerap bersentuhan langsung dengan proyek dan anggaran.
Namun, keberanian itu tetap menyisakan pertanyaan lama: apakah penindakan mampu menembus struktur, atau berhenti pada individu? Pertanyaan ini mengemuka terutama ketika pola kasus yang ditangani terasa berulang.
Pola Lama di Panggung Baru
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah—dikenal sebagai Castro—menilai kasus-kasus seperti Madiun mencerminkan pola klasik. Ia menyebut tiga modus yang lazim terjadi dalam korupsi proyek dan CSR di daerah.
Pertama, gratifikasi atau fee proyek sebagai imbal balik kemudahan izin dan akses. Kedua, penyalahgunaan peruntukan dana CSR yang seharusnya menyasar masyarakat. Ketiga, proyek fiktif—di mana dana dikumpulkan, tetapi kegiatan hanya ada di atas kertas.
Menurut Castro, akar masalahnya terletak pada besarnya kewenangan pemerintah daerah yang tidak diimbangi pengawasan ketat. Dalam situasi itu, relasi pemerintah dan perusahaan pemberi CSR berubah menjadi hubungan saling mengikat. Kekuasaan memberi ruang, uang mengikuti.
Antara Angka dan Persepsi
Secara statistik, kinerja KPK sepanjang 2025 tampak solid. Sebanyak 11 OTT digelar, 118 tersangka ditetapkan, dan pemulihan aset negara mencapai Rp1,53 triliun. Lembaga ini juga mencatat penyerapan anggaran 98,19 persen, setoran PNBP signifikan, serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya.
Namun, kritik publik tak sepenuhnya surut. OTT masih kerap disebut “kelas teri”, belum benar-benar menyentuh elite politik di puncak struktur kekuasaan. Kritik ini berjalan paralel dengan pujian atas keberanian KPK—sebuah paradoks yang menandai fase transisi lembaga antirasuah hari ini.
Ujian Liga Utama
Dua OTT dalam satu hari memberi bobot pada klaim “liga utama” yang diucapkan Mahfud MD. Tapi seperti dalam olahraga, masuk liga utama bukan akhir, melainkan awal dari pertandingan yang lebih berat. Konsistensi, daya tahan, dan keberanian membaca permainan akan menentukan apakah KPK benar-benar mampu bertahan di level itu.
Madiun dan Pati hanyalah satu bab. Yang ditunggu publik bukan sekadar siapa yang ditangkap, melainkan sejauh mana penindakan mampu membongkar jaringan, mengoreksi sistem, dan memulihkan kepercayaan. Di situlah liga utama sesungguhnya diuji.***
