Ia sempat bertahan dari badai politik lokal, tetapi pada Januari 2026 hukum datang mengetuk lebih keras.
Pada Senin pagi, 19 Januari 2026, Sudewo, Bupati Pati, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan. Penangkapan ini menutup satu babak dramatis yang baru beberapa bulan lalu nyaris menjatuhkannya lewat jalur politik, namun akhirnya membuka babak lain yang lebih sunyi dan menentukan: proses hukum.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Sudewo termasuk pihak yang diamankan. Pemeriksaan awal dilakukan di Mapolres Kudus, sebelum KPK menentukan status hukum dalam tenggat 1×24 jam sesuai KUHAP. Detail perkara belum dibuka, tetapi sinyalnya jelas: ini bukan lagi soal tekanan massa atau kalkulasi fraksi.
Badai yang Pernah Datang
Nama Sudewo mengemuka kuat di Pati sepanjang pertengahan 2025. Kebijakan penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memicu penolakan luas. Ribuan warga turun ke jalan. Spanduk dan teriakan menuntut pembatalan kebijakan, evaluasi kepemimpinan, bahkan pencopotan bupati, memenuhi ruang publik.
Gelombang itu merembet ke DPRD Pati. Wacana pemakzulan sempat menguat, dibicarakan dalam rapat-rapat politik yang tegang. Namun hingga Oktober 2025, semua berhenti di ambang pintu. Mayoritas fraksi menilai syarat hukum dan politik belum terpenuhi. Sudewo selamat—setidaknya untuk sementara.
Bagi sebagian warga, keputusan itu terasa seperti antiklimaks. Bagi Sudewo, itu adalah napas tambahan untuk melanjutkan kepemimpinan yang baru dimulai.
Dari Senayan ke Pendopo
Lahir di Pati pada 11 Oktober 1968, Sudewo bukan figur baru dalam politik. Kariernya ditempa di Senayan, dua periode menjadi anggota DPR RI—2009–2014 dan 2019–2024—dengan reputasi sebagai legislator yang bergelut di isu infrastruktur. Pada 2013, ia bergabung dengan Partai Gerindra, lalu memutuskan pulang kampung untuk kontestasi Pilkada Pati 2024.
Kemenangan itu mengantarkannya ke kursi bupati periode 2025–2030. Namun sejak awal, kepemimpinannya berjalan di medan yang tidak sepenuhnya ramah. Selain polemik PBB-P2, namanya juga pernah muncul di KPK—kali ini sebagai saksi—dalam perkara dugaan korupsi proyek infrastruktur nasional saat ia masih legislator. Sudewo kala itu membantah menerima aliran dana.
Riwayat itu, yang dulu terasa jauh, kini kembali relevan dalam sorotan publik.
