Kasus korupsi kuota haji terus bergulir. Mantan Stafsus Menag Gus Alex akui kenal ZA, perantara aliran dana USD1 juta yang nyaris masuk ke Pansus DPR.
Kejagung memastikan Jurist Tan berada di luar Indonesia dalam perkara Chromebook. Red notice masih menunggu persetujuan Interpol, sementara pemulangan bergantung pada kerja sama dan kemauan politik negara tujuan.
Tag: Hukum
Hakim Aktif dan Dosen UGM Jadi Tersangka Kekerasan Anak di Daycare Yogyakarta
Hakim aktif PN Tais dan dosen UGM jadi sorotan di kasus kekerasan Daycare Little Aresha Yogyakarta. Polda DIY tahan 13 tersangka, 53 anak jadi korban dengan tangan-kaki diikat.
Boyamin Desak Gaji Pimpinan KPK Dipotong
MAKI mendesak Dewas KPK menjatuhkan sanksi potong gaji bagi pimpinan KPK usai polemik pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas.
Menguji Janji Prabowo Lewat Bukunya Sendiri: ‘DPR Diam, Demokrasi Melemah’
Mahfud MD mengevaluasi 18 bulan Prabowo menggunakan buku ‘Paradoks Indonesia’ karya Presiden sendiri. Menyoroti DPR yang kehilangan fungsi pengawasan, autocratic legalism, dan CPI yang merosot ke angka 34.
Deretan Fakta Sidang Praperadilan Yaqut: Soroti Kerugian Negara hingga Status Tersangka
Fakta krusial dari sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas vs KPK. Ahli membedah soal polemik audit kerugian negara hingga cacat prosedur penetapan tersangka.
Profil Fadia A. Rafiq, Bupati Pekalongan yang Terjaring OTT KPK
Fadia A. Rafiq, Bupati Pekalongan dan politikus Golkar, terjaring OTT KPK. Simak profil lengkapnya, dari karier politik, riwayat pendidikan, hingga latar belakangnya sebagai putri pedangdut A. Rafiq.
MAKI Desak KPK Buka Hasil Audit BPK Kasus Kuota Haji
MAKI mendesak KPK segera mengumumkan hasil audit BPK terkait kerugian negara kasus kuota haji 2023-2024. Penundaan berisiko menguntungkan praperadilan Yaqut.
KPK Sebut Dalih Keselamatan dalam Pembagian Kuota Haji Bertabrakan dengan Undang-Undang
KPK membongkar dugaan pelanggaran UU No. 8 Tahun 2019 oleh eks Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait kuota haji 2024. Penyelidikan kini membidik aliran dana travel.
Prabowo Tegaskan Hukum Tak Boleh Jadi Senjata Politik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum tidak boleh dijadikan alat politik. Ia meminta aparat menegakkan keadilan tanpa ragu dan menyiapkan regenerasi birokrasi demi pemerintahan bersih.
Habermas: Hukum Harus Bisa Didiskusikan
Hukum bukan menara kekuasaan yang jauh dari rakyat, melainkan hasil dari percakapan bersama.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.