KLH memverifikasi karhutla di 335 konsesi, Bareskrim menetapkan 20 korporasi tersangka, dan dugaan pembakaran sengaja masih didalami.
Polri menilai ijazah Jokowi tak perlu diuji ulang. Majelis hakim menerima permohonan tim Roy Suryo, tetapi belum memutusnya.
Headline
Tag: Hukum
MA Batal Gelar Jumpa Pers Putusan Suket Gibran, Salinan Putusan Belum Diterima Biro Hukum
MA batalkan jumpa pers putusan suket ijazah Gibran karena salinan putusan 742 K/TUN/2026 belum diterima. Jadwal pengganti belum ditetapkan.
Mahfud MD Minta Prabowo Tegur Nusron yang Mangkir KPK
Mahfud MD meminta Presiden Prabowo menegur Menteri ATR Nusron Wahid yang mangkir dua kali dari pemeriksaan KPK terkait suap HGB Bogor.
Kasus Ibu-Anak Madiun, Pakar Soroti Pembuktian Unsur Perencanaan
Reza Indragiri menyoroti narasi emosi sesaat dalam kasus ibu-anak Madiun. Polisi tetap menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana.
Respons Usul Luhut, Prabowo Pertahankan Kerugian Negara dalam Definisi Korupsi
Presiden Prabowo Subianto menolak penghapusan unsur kerugian negara dalam definisi korupsi yang diusulkan Luhut Pandjaitan. Menko Yusril diminta kaji ulang aturan agar risiko bisnis tak dipidana.
Yusril Usul Manipulasi Faktur dan Penipuan Pajak Masuk Cakupan Korupsi
Yusril mengusulkan manipulasi faktur, penyelundupan, dan penipuan pajak masuk cakupan korupsi. Pembaruan UU Tipikor masih dalam pembahasan.
Polri Catat 13 Korporasi Tersangka Karhutla, DPR Dorong Pengusutan Izin dan Ganti Rugi
Polri mencatat 13 korporasi tersangka karhutla. DPR meminta dugaan suap izin diusut, sementara pakar mendorong penelusuran aset untuk menjamin ganti rugi.
PBNU Ingatkan Celah Impunitas, DEN Klarifikasi Definisi Korupsi
PBNU mengingatkan risiko impunitas jika korupsi dipersempit menjadi suap. DEN mengklarifikasi bahwa unsur kerugian negara tetap dipertahankan.
Pakar Hukum Ramai-Ramai Tolak Usulan Luhut Soal Korupsi
Pakar hukum dan DPR menolak usulan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan terkait penghapusan unsur kerugian negara dari definisi korupsi karena dinilai berbahaya.
Prabowo Disebut Setuju, KPK Menolak Pengubahan Definisi Korupsi
Luhut menyatakan Prabowo setuju definisi korupsi digeser ke penyuapan. Dalam 24 jam, Ketua KPK, wakilnya, dan Komisi III DPR menyatakan tidak setuju.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.









