KPK membongkar dugaan pelanggaran UU No. 8 Tahun 2019 oleh eks Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait kuota haji 2024. Penyelidikan kini membidik aliran dana travel.
Presiden Prabowo Subianto perintahkan Menteri Hukum percepat RUU Perampasan Aset. Pemerintah kini menunggu draf usul inisiatif dari DPR untuk dibahas bersama.
Tag: Hukum
Prabowo Tegaskan Hukum Tak Boleh Jadi Senjata Politik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum tidak boleh dijadikan alat politik. Ia meminta aparat menegakkan keadilan tanpa ragu dan menyiapkan regenerasi birokrasi demi pemerintahan bersih.
Habermas: Hukum Harus Bisa Didiskusikan
Hukum bukan menara kekuasaan yang jauh dari rakyat, melainkan hasil dari percakapan bersama.
Lesti Kejora Kesandung Pelanggaran Hak Cipta: Bukan Kasus Pertama di Indonesia, Kenapa Perkara Ini Selalu Berulang?
Lesti diduga telah meng-cover beberapa lagu milik seorang pencipta lagu bernama Yoni Dores dan mengunggahnya ke beberapa media online seperti YouTube tanpa sepengetahuan dan seizin Yoni.
Aib April: Sederet Kasus Dugaan Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oknum Dokter
Kasus dugaan pencabulan itu mulai dari pelecehan saat USG, mengintip wanita mandi, hingga melecehkan pasien ketika menjalani perawatan.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Beri Bantuan Modal untuk Keluarga Pencuri Ayam yang Tewas Dikeroyok Massa
Dedi menegaskan jika tindakan pengeroyokan terhadap pencuri ayam bernama Trayana itu tidak dapat dibenarkan.
14.799 Warga dan Anak Binaan Muslim di Jatim Dapat Remisi Idulfitri, Negara Berpotensi Hemat Rp9,6 Miliar
Sebanyak 14.643 warga binaan mendapatkan Remisi Khusus I atau pengurangan sebagian. Sedangkan yang masuk kategori Remisi Khusus II atau yang bisa langsung bebas ada 156 orang.
Komisi III Usul Pasal Penghinaan terhadap Presiden Diselesaikan dengan Mekanisme Keadilan Restoratif
Keadilan restoratif atau ‘restorative justice’ penting diterapkan dalam pasal penghinaan terhadap presiden karena pasal tersebut bisa menimbulkan multitafsir atau multiinterpretasi.
KUHAP Bakal Direvisi, Penyidikan Harus Diawasi CCTV dan Direkam
Salah satu tujuan revisi KUHAP adalah menghilangkan unsur kekerasan dalam praktik penegakan hukum, sejak penyidikan hingga pengadilan.
Semua Narapidana Politik Bakal Dapat Amnesti, Kecuali yang Terlibat Aksi Bersenjata
Narapidana politik yang terlibat aksi bersenjata tidak mendapatkan amnesti dengan alasan faktor keamanan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.