Fadli Zon menyatakan siap melayani siapa pun yang mengajaknya berdebat soal isu pemerkosaan massal 1998. Namun, Fadli menegaskan bahwa ia tak pernah menyangkal terjadinya kekerasan seksual saat itu.
__________
Menteri Kebudayaan Fadli Zon kembali menegaskan keraguannya terhadap penggunaan istilah “pemerkosaan massal” dalam tragedi Mei 1998, meski mengaku tidak menyangkal adanya pemerkosaan saat itu.
Fadli Zon bersikeras tidak mengubah pendiriannya soal isu kekerasan seksual dalam kerusuhan 1998. Ia menyebut pernyataannya terkait isu tersebut, yang disampaikannya di DPR, sudah cukup menjelaskan sikapnya.
“Ya, sudah saya jawab di DPR, kan,” kata Fadli usai acara di Universitas Indonesia, Depok, Jumat, 25 Juli 2025.
“Kalau mau debat, saya bisa debat sampai pagi juga bisa,” ujarnya menantang.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI pada 3 Juli lalu, Fadli menyampaikan bahwa dirinya mengutuk keras tindakan pemerkosaan yang terjadi. Namun, ia menolak istilah “massal” karena menurutnya mengandung pengertian sistematis dan terstruktur.
“Massal itu sangat identik dengan terstruktur dan sistematis. Di Nanjing, korbannya 100.000 sampai 200.000. Di Bosnia 30.000 sampai 50.000. Nah, di kita, saya tidak menegasikan bahwa itu terjadi, dan saya mengutuk dengan keras,” jelasnya dalam rapat tersebut.
Fadli menyatakan dirinya telah mengikuti perdebatan seputar isu ini selama lebih dari dua dekade. Ia mengaku terbuka untuk diskusi dan debat, baik di ruang publik maupun akademik. “Saya sudah diskusi panjang soal ini, termasuk dengan pelapor-pelapor HAM internasional,” imbuhnya.
Meski menuai kritik dari sejumlah pihak, Fadli tidak bergeming. Ia mengklaim sikapnya dilandasi keinginan untuk bersikap proporsional dalam membaca sejarah. “Jangan sampai ada pelabelan yang tidak akurat dalam konteks peristiwa sejarah,” katanya.
Pernyataan Fadli memicu respons keras dari kalangan pegiat HAM dan organisasi perempuan. Mereka menilai pernyataan pejabat negara semacam ini bisa melukai korban dan menghambat proses rekonsiliasi.
