Masalah muncul ketika pengawas juga terlalu dekat dengan pusat kekuasaan yang menentukan arah politik perusahaan.
BUMN bukan sekadar kumpulan perusahaan. Ia mengelola listrik, kredit, bahan bakar, jalan tol, semen, telekomunikasi, hingga uang publik yang berputar dalam skala raksasa. Ketika kursi komisaris diisi pejabat aktif, garis antara pengawasan bisnis dan kepentingan politik menjadi mudah kabur.
Dan garis yang kabur biasanya tidak membuat semua orang tersesat. Ia hanya membuat sebagian orang lebih mudah menemukan pintu masuk.
Pemerintah tentu dapat berargumen bahwa semua dilakukan dalam kerangka masa penyesuaian yang diberikan MK. Secara waktu, tenggatnya memang belum habis.
Tetapi aturan tidak dibuat hanya untuk diuji sampai batas menit terakhir. Putusan MK tidak akan menjadi lebih dihormati hanya karena pemerintah menunggu kalender menunjukkan 28 Agustus 2027.
Yang dipertaruhkan bukan sekadar kapan para wakil menteri turun dari kursi komisaris. Yang dipertaruhkan adalah apakah pemerintah memandang putusan MK sebagai perintah untuk dilaksanakan, atau sekadar pengingat kalender yang bisa ditunda selama dua tahun.
Sampai saat itu tiba, katalog promosi tampaknya masih terbuka.
Beli satu jabatan, gratis satu kursi empuk.
Syarat dan ketentuan berlaku—kecuali, barangkali, bagi mereka yang ikut menyusun syaratnya.***
