Kalau ini katalog belanja, mungkin bunyinya begini: “Beli satu jabatan wakil menteri, gratis peningkatan kelas ke komisaris utama.”
Dua Tahun yang Terasa Seperti Diskon
Masa transisi seharusnya berarti waktu untuk memperbaiki keadaan yang sudah telanjur salah. Ia bukan masa promosi untuk memperluas keadaan itu.
Namun, data Transparency International Indonesia menunjukkan masalahnya belum mengecil. Hingga awal Juli 2026, organisasi itu mencatat 31 wakil menteri masih merangkap sebagai komisaris di BUMN maupun anak usahanya.
Sebelumnya, pada Juli 2025, TI Indonesia bahkan mendata 34 dari 56 wakil menteri dan wakil kepala Kantor Komunikasi Presiden telah menduduki posisi komisaris. Angka itu memperlihatkan bahwa praktik ini bukan kecelakaan administratif satu-dua nama, melainkan pola penempatan kekuasaan di ruang korporasi pemerintah.
Kursinya tersebar dari sektor energi, perbankan, konstruksi, semen, jalan tol, hingga pelayaran. Bidang kementerian dan bidang perusahaan kadang bertemu dengan rapi. Kadang juga seperti dua penumpang yang dipaksa duduk sebangku hanya karena sama-sama punya tiket.
Di titik itu, pertanyaan publik menjadi sederhana: apakah kursi komisaris dipakai untuk memperkuat pengawasan perusahaan, atau untuk memperluas jaringan kenyamanan politik?
Sekretaris Jenderal TI Indonesia, Danang Widoyoko, menyebut pola tersebut sarat patronase politik. Yang dipertaruhkan bukan cuma konflik kepentingan, melainkan cara jabatan publik diperlakukan sebagai jalur distribusi penghargaan.
Sementara itu, kritik dari kalangan ekonom seperti Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bhima Yudhistira, menyoroti dampaknya terhadap meritokrasi. Dalam bahasa yang lebih membumi: orang yang puluhan tahun belajar membaca laporan keuangan, memahami risiko usaha, dan meniti karier di BUMN bisa kalah cepat dari orang yang datang membawa kartu akses kekuasaan.
Komisaris atau Bonus Loyalitas?
Dalam teori tata kelola perusahaan, komisaris bukan hiasan di kartu nama. Mereka bertugas mengawasi direksi, memastikan keputusan bisnis berjalan hati-hati, dan melindungi kepentingan perusahaan.
