Namun, menurut Zachary, tidak semua orang Israel yang pro-perang melupakan aturan ‘diam-diam’ tersebut. Hakim yang ditunjuk Israel di ICJ, Aharon Barak, memberikan suara dukungan terhadap klaim Afrika Selatan mengenai hasutan genosida.
Bagi Barak, masalahnya bukanlah apa yang dilakukan Israel dalam genosida tersebut, tetapi apa yang dikatakan oleh para pemimpin Israel. Mereka melanggar aturan tak tertulis tentang Zionisme. Ketika mengusir warga Palestina dari rumah mereka, dan membuat mereka tidak mungkin kembali, sebaiknya lakukan secara diam-diam.
Pemimpin Zionis Jacob Thon (1880–1950), yang bekerja di Palestine Land Development Co. dan membeli tanah dari orang-orang Arab pada tahun 1910-an, percaya bahwa memindahkan orang-orang Arab ke Transyordania adalah hal yang mereka inginkan.
Namun, Thon memperingatkan, jika Zionis membicarakan pemindahan itu secara terbuka, maka peluang mereka untuk mewujudkannya akan berkurang. Setiap langkah untuk memindahkan orang-orang Arabm kata Thon, harus dilakukan “secara tertutup.”
Selama tahun 1920-an, Israel Zangwill (1864–1926), seorang penulis kelahiran London, Inggris, sering menulis dan berbicara secara terbuka tentang pengusiran penduduk Arab Palestina dari Palestina. Dalam pandangannya, hal tersebut diperlukan untuk mendirikan sebuah negara demokratis Yahudi. Oleh karena itu, orang-orang Arab Palestina sering mengutip tulisan-tulisan Zangwill sebagai bukti tujuan jahat Zionisme.
Para pemimpin Zionis mendapat pelajaran penting dari keterusterangan Zangwill dalam tulisannya: “Dalam situasi apa pun, mereka tidak boleh berbicara seolah-olah program Zionis mengharuskan pengusiran orang-orang Arab, karena hal ini akan menyebabkan orang-orang Yahudi kehilangan simpati dunia,” kata Tom Segev.
Golda Meir juga memahami pentingnya melakukan segala sesuatunya secara diam-diam. Pada tahun 1971, para menteri ‘Israel’ melakukan roadshow di permukiman-permukiman yang baru mereka dirikan di Tepi Barat yang diduduki ‘Israel’. Konvensi Jenewa tahun 1948 melarang negara untuk memindahkan penduduk sipil mereka ke tanah yang diduduki dalam perang, sesuatu yang jelas bagi Meir, namun tampaknya tidak bagi para menterinya.
“Sebelum kita melanjutkan diskusi kita,” kata Meir di awal rapat kabinet tahun 1971, “ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Sudah menjadi kebiasaan kita bahwa untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan permukiman, pos-pos terdepan, perampasan tanah, dan sebagainya, kita hanya melakukan dan tidak membicarakannya.”
