Munculnya inisiatif Board of Peace (BoP) oleh Presiden AS Donald Trump di tengah krisis keuangan PBB bukan sekadar masalah anggaran, melainkan sinyal pergeseran paradigma geopolitik global.
Pengamat Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Yon Machmudi, menilai langkah ini sebagai upaya sistematis Amerika Serikat untuk menciptakan jalur diplomasi “jalur cepat” yang mem-bypass kerumitan birokrasi internasional.
BoP: Strategi Keluar dari Birokrasi PBB
Menurut Yon, BoP berfungsi sebagai alat strategis AS untuk menghindari mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang seringkali dianggap lamban dan tidak selalu selaras dengan kepentingan nasional Washington.
Yon memperingatkan bahwa BoP memiliki potensi untuk menggantikan fungsi Dewan Keamanan PBB. Dengan menawarkan proses resolusi konflik yang lebih singkat, BoP bisa menjadi magnet bagi negara-negara yang frustrasi dengan ketidakpastian di PBB.
“BoP ini seakan-akan menggantikan peran Dewan Keamanan PBB. Setiap konflik antarnegara bisa saja diselesaikan melalui BoP karena menawarkan proses yang lebih cepat dibandingkan mekanisme PBB yang panjang tanpa kepastian,” ujar Yon kepada Samudrafakta, Selasa (10/2/2026).
Meski menawarkan kecepatan, menurut Yon, kehadiran BoP dianggap mengancam legitimasi diplomasi multilateral yang telah bertahan sejak pasca-Perang Dunia II.
Urgensi Dekolonisasi Hak Suara (P5)
Yon Machmudi menegaskan bahwa krisis finansial PBB—di mana piutang mencapai USD1,6 miliar akibat kebijakan “America First”—seharusnya menjadi momentum bagi dunia untuk berhenti bergantung pada satu negara donor. Namun, transisi pendanaan ini menuntut kompensasi politik yang setara.
”Tatanan dunia tidak boleh lagi hanya didominasi oleh lima negara pemegang hak veto (P5). Negara-negara kaya lain, seperti di kawasan Arab, harus mulai mengambil peran pendanaan besar, namun ini harus dibarengi dengan hak suara yang sama,” tegas Ketua Program Studi Doktor Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) UI ini.
Masa Depan Tanpa Ketergantungan AS
Yon menyimpulkan bahwa PBB tidak lagi bisa sekadar melakukan efisiensi kecil; dibutuhkan reformasi struktural radikal untuk menghindari kebangkrutan total pada Juli 2026.
