DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan dan dibiayai negara selama tiga bulan ke depan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah memastikan seluruh layanan kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tetap berjalan selama tiga bulan ke depan. Iuran PBI tetap dibayarkan pemerintah meski terjadi polemik penonaktifan jutaan kepesertaan.
Kepastian itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai rapat konsultasi lintas kementerian dan lembaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
“Tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” kata Dasco dalam keterangan tertulis.
Kebijakan tersebut diambil sebagai respons cepat atas keluhan publik terkait penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan.
Fokus Pembenahan Data PBI
Dalam rapat itu, DPR dan pemerintah sepakat melakukan pembenahan menyeluruh terhadap data kepesertaan PBI. Kementerian Sosial, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan BPJS Kesehatan ditugaskan melakukan pengecekan serta pemutakhiran kategori desil menggunakan data pembanding terbaru.
Dasco menegaskan pembenahan data menjadi kunci agar PBI benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahan inklusi maupun eksklusi.
“Ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi perlindungan sosial dasar warga negara,” ujarnya.
DPR juga menekankan optimalisasi anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN harus dilakukan secara efektif, berbasis data akurat, dan menjangkau kelompok yang benar-benar berhak.
BPJS Diminta Proaktif dan Transparan
Selain pembenahan data, DPR meminta BPJS Kesehatan lebih proaktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi kepada peserta apabila terjadi penonaktifan kepesertaan, baik PBI maupun Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang ditanggung pemerintah daerah.
“BPJS Kesehatan harus aktif memberikan pemberitahuan kepada peserta apabila terjadi perubahan status kepesertaan,” tegas Dasco.
Dalam rapat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN 2026 tetap didesain ekspansif dan berkelanjutan untuk mendukung agenda prioritas nasional, termasuk peningkatan layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Total biaya kesehatan mencapai Rp247,3 triliun, meningkat 13,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah betul-betul serius memperbaiki kesehatan masyarakat,” kata Purbaya.
Selain anggaran kesehatan, keberpihakan APBN terhadap masyarakat juga tercermin dari total belanja sebesar Rp897,6 triliun yang manfaatnya diterima langsung masyarakat. Anggaran tersebut disalurkan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi dan kompensasi energi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai bantuan sosial, termasuk PBI JKN bagi 96,8 juta orang.
“Pemerintah secara konsisten mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas,” ujarnya.
Purbaya menjelaskan, komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan JKN juga diwujudkan melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk penutupan defisit JKN yang pada 2014–2019 meningkat akibat kesenjangan antara iuran dan manfaat.
Intervensi kebijakan dilakukan melalui penyesuaian regulasi, pembayaran iuran bagi ASN, TNI, Polri, pensiunan, dan veteran, serta reformasi JKN melalui skema Program-for-Result (PforR).
“Saat ini pemerintah menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang penghapusan piutang dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut bertujuan menghapus tunggakan iuran yang menjadi beban peserta sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem JKN.
Pada kesempatan yang sama, Purbaya menyoroti penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI JKN yang memicu keresahan publik pada Februari 2026. Menurutnya, perubahan data yang dilakukan secara drastis tanpa sosialisasi memadai menjadi penyebab utama gejolak.
Untuk itu, ia mendorong pemutakhiran data PBI-JKN dilakukan lebih hati-hati, bertahap, dan disertai sosialisasi yang memadai. Ia juga mengusulkan masa transisi 2–3 bulan sebelum penonaktifan diberlakukan.
“APBN 2026 didesain untuk mendorong efektivitas JKN demi mewujudkan SDM unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan reaktivasi JKN secara otomatis dan sementara selama tiga bulan sembari memvalidasi data penerima.
Usulan tersebut merespons penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI Jaminan Kesehatan. Dari jumlah itu, sekitar 120 ribu peserta memiliki riwayat penyakit katastropik dan sekitar 12 ribu pasien hemodialisis terdampak langsung.
Rapat konsultasi tersebut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Pemerintah dan DPR sepakat melanjutkan perbaikan tata kelola JKN menuju integrasi satu data lintas kementerian dan lembaga sebagai fondasi sistem jaminan kesehatan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.***
