PBNU menetapkan Pesantren Al-Falah Ploso Kediri sebagai lokasi Munas Alim Ulama 2026. Pengamat menilai ini langkah taktis mengalihkan Muktamar dari Lirboyo.
BPS mulai mendata usaha digital dalam Sensus Ekonomi 2026. Penjual online, usaha berbasis media sosial, hingga freelancer menjadi bagian dari pemetaan ekonomi nasional.
Headline
Berita dan Opini Kerakyatan | Samudrafakta
Tumbler Half Million Jadi Buruan Jemaah Indonesia
Tumbler Half Million dari Arab Saudi viral di kalangan jemaah Indonesia. Harganya sekitar 24 SAR dan kini ramai diburu sebagai oleh-oleh modern.
Noel Ebenezer Divonis 4,5 Tahun Penjara
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam perkara gratifikasi dan pemerasan sertifikasi K3 di Kemenaker.
Surabaya Pasang Foto Jukir di Rambu Digital
Pemkot Surabaya memasang foto jukir di 819 rambu parkir digital. Warga diminta mencocokkan identitas petugas dan menolak bayar jika wajahnya berbeda.
Myrtati Soroti Serangan Digital terhadap Perempuan
Guru Besar Antropologi Unair Myrtati Dyah Artaria menilai ruang digital belum aman bagi perempuan karena serangan berbasis gender masih kuat.
Dishub Surabaya Polisikan Pencurian Rambu Parkir
Tiang rambu larangan parkir di depan Satpas SIM Colombo diduga dicuri dua pria. Dishub Surabaya melapor ke polisi dan menyiapkan pengawasan aset digital.
Kemendikdasmen Kebut Revitalisasi 3.101 Sekolah
Kemendikdasmen mempercepat revitalisasi 3.101 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara senilai Rp2,9 triliun.
Pasca Audiensi Baleg DPR, FGSNI Ultimatum Kemenpan RB Kawal Nasib Guru
FGSNI terus mengawal aspirasi guru ke DPR dan Kemenpan RB, sekaligus mengingatkan tenaga pendidik agar waspada terhadap hoaks pengangkatan ASN tanpa tes.
Apa yang Terjadi di Imigrasi?
Pejabat imigrasi diduga mematok tarif untuk mengurus izin tinggal WNA. Dari KITAS hingga KITAP, semua bisa diurus—asal ada uangnya.
TII Soroti Biaya Pribadi Lawatan Prabowo
TII mengkritik klaim Prabowo membayar sendiri kelebihan biaya perjalanan luar negeri. Menurut TII, praktik itu justru membuka masalah akuntabilitas APBN.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.









