Padahal, yang biasa itulah yang paling lama tinggal di rumah-rumah warga.
Ada ironi lain yang layak dicatat. Pemerintah menyatakan registrasi biometrik diberlakukan penuh mulai 1 Juli. Namun, dalam masa transisi, warga masih harus berhadapan dengan variasi jadwal dan mekanisme dari operator seluler.
Artinya, bahkan di era pengenalan wajah, masa transisi tetap punya wajahnya sendiri: satu kebijakan, beberapa jadwal, dan warga diminta memahami semuanya sambil memastikan kamera depan ponselnya tidak buram.
Perlindungan Tidak Cukup di Layar Ponsel
Kebijakan biometrik bukan masalah pada dirinya sendiri. Negara memang perlu menutup ruang bagi penipuan digital, pembajakan identitas, penyebaran spam, dan praktik kriminal yang selama ini tumbuh dari nomor anonim.
Namun perlindungan yang utuh tidak berhenti pada memastikan pelaku kejahatan digital tidak bisa memakai muka orang lain.
Perlindungan juga berarti memastikan warga tidak selalu dipaksa memakai wajah tabah ketika harga-harga naik.
Sebab bagi banyak orang, ancaman hari ini bukan hanya telepon dari nomor tidak dikenal.
Ancaman itu juga bisa datang dari notifikasi saldo berkurang setelah mengisi bensin. Dari ongkos perjalanan yang melonjak. Dari daftar belanja yang makin panjang tetapi isi tas belanja justru makin ringan. Dari kenyataan bahwa inflasi mungkin masih masuk sasaran, tetapi penghasilan belum tentu ikut masuk kategori aman.
Negeri ini kini bisa memastikan siapa yang membeli kartu perdana.
Tantangan berikutnya jauh lebih rumit: memastikan orang yang sudah berhasil membeli kartu itu masih punya cukup pulsa, cukup ongkos, dan cukup uang untuk bertahan sampai akhir bulan.
Wajah warga sudah cocok dengan NIK.
Tinggal satu yang belum cocok: harga hidup dengan kemampuan bayar.***
