Harga Pertamax Naik Tajam, PBNU Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan BBM

Harga Pertamax Naik
Pertamina menaikkan harga Pertamax (RON 92): dari Rp12.300/liter menjadi Rp16.250/liter. -- Dok Pertamina
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang melonjak tajam memicu kekhawatiran berbagai kalangan. Pengurus Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU), Amrullah Hakim, meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut karena dinilai berpotensi memicu efek domino terhadap perekonomian masyarakat.

Harga Pertamax (RON 92) resmi naik menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu (10/6/2026). Angka itu meningkat Rp3.950 dibanding harga sebelumnya sebesar Rp12.300 per liter. Amrullah menilai lonjakan harga tersebut terlalu tinggi dan sulit diterima masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

“Sangat jomplang dan tinggi sekali, dari harga Rp12 ribu ke Rp16 ribu. Kalau naik seribu rupiah itu masih bisa diterima. Kalau begini dampaknya akan beruntun, mulai dari perubahan harga barang, angkutan, hingga logistik,” ujar Amrullah dikutip dari NU Online, Kamis (11/6/2026).

Bacaan Lainnya

Menurut dia, penyesuaian harga BBM seharusnya dilakukan secara bertahap agar tidak memicu guncangan ekonomi yang terlalu besar di tingkat masyarakat.

Amrullah menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya dipengaruhi faktor domestik, tetapi juga situasi geopolitik global. Salah satu faktor yang menjadi sorotan adalah memanasnya kondisi di Selat Hormuz yang berdampak pada lonjakan harga minyak dunia.

Ia mengatakan gangguan distribusi minyak melalui jalur tersebut membuat biaya pengiriman meningkat karena harus menempuh rute yang lebih panjang. Kondisi itu kemudian memengaruhi harga bahan baku energi yang diolah menjadi berbagai jenis BBM.

Selain faktor global, ia juga menyoroti persoalan logistik dalam negeri yang dinilai masih belum efisien sehingga memperbesar dampak kenaikan harga energi terhadap masyarakat.

“Harga pangan juga akan terdampak. Logistik masih kurang efisien, infrastruktur jalan terbatas, dan pemanfaatan kereta api belum optimal sehingga efek berantainya sangat besar,” tambahnya.

Menurut Amrullah, kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak masuk kategori penerima bantuan sosial (bansos) berpotensi menjadi pihak yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM.

Pos terkait