Ketua PBNU Minta Klarifikasi KPK soal Dugaan Aliran Dana Kuota Haji, Cendekiawan Berdoa agar Jemaah NU Terlindungi

PBNU meminta agar KPK memberikan penjelasan resmi terkait dugaan aliran dana kuota haji ke ormas keagamaan tersebut. - Ilustrasi/Samudrafakta
Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melebar hingga menyeret nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sejumlah tokoh NU angkat bicara, menegaskan pentingnya klarifikasi sekaligus dukungan terhadap pemberantasan korupsi.

__________

Ketua PBNU Bidang Media dan Advokasi, Savic Ali, menilai PBNU harus meminta penjelasan resmi KPK. Ia menegaskan organisasi keagamaan sebesar PBNU tidak boleh dirugikan oleh pernyataan insinuatif tanpa dasar hukum jelas.

“PBNU selayaknya minta klarifikasi KPK terkait pernyataan ini. PBNU harus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, oleh karenanya pernyataan insinuatif tanpa penjelasan yang merugikan nama baik organisasi dan mendorong penghakiman publik ini mesti dimintakan kejelasan. Sampai sekarang belum ada tersangka yang ditetapkan KPK, tapi pernyataannya sudah ke mana-mana,” tulis Savic di akun Facebook pribadinya, Jumat (12/9/2025).

Bacaan Lainnya

Savic juga mengingatkan bahwa KPK pernah dinilai ceroboh dalam kasus lain, termasuk polemik Firli–Karyoto dan praperadilan yang kerap dimenangkan pihak terperiksa. Ia menilai pernyataan KPK soal PBNU justru bisa menambah masalah.

Pos terkait