Kebiasaan para menteri dan jajarannya melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri kembali kena tegur oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau ada menteri yang ingin ‘pelesir’ ke luar negeri, kata Presiden, boleh saja asal biaya sendiri. Sedangkan kata mantan Menkopolhukam Mahfud MD, pejabat yang kunker sering bikin repot Kedutaan Besar (Kedubes) RI.
_____
Untuk kesekian kalinya Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya di Kabinet Merah Putih tidak banyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bepergian ke luar negeri maupun studi banding.
Instruksi serupa juga pernah dia tegaskan dalam rapat kabinet pertama pada Rabu, 23 Oktober 2024 lalu.
Presiden Prabowo kembali menegaskannya saat menyampaikan sambutan dalam acara deklarasi Gerakan Solidaris Nasional (GSN) di Indonesia Arena, di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).
“Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon, jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar ngeri, pakai uang sendiri, boleh,” tegas Prabowo.
Prabowo kembali menegaskan agar jajarannya mengurangi seminar, bahkan studi banding ke luar negeri. Sebab, menurut dia, para menteri sebenarnya sudah mengetahui permasalahan tanpa perlu studi banding yang hanya menghabiskan anggaran.
“Jadi, kurangi yang seminar-seminar, yang apalagi itu kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa, gitu lho? Kalian sudah tahu masalahnya apa, jangan terlalu banyak studi-studi,” bebernya.
Prabowo mengaku sadar jika perintahnya itu lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Ia pun pernah merasakan kesulitan tersebut ketika memimpin Partai Gerindra.
Saat menjadi ketua umum, Prabowo mengaku pernah mengeluarkan kebijakan agar kadernya tidak terlalu sering ke luar negeri. Namun, lima orang kadernya justru mendatanginya untuk meminta izin ke luar negeri, dengan alasan belum pernah ke luar negeri.
“Rupanya lima orang ini baru terpilih, baru terpilih jadi anggota kabupaten di pulau itu yang sebelah itu. ‘Pak seumur-umur kami enggak pernah ke luar negeri, Pak’. Waduh luluh juga hati ketua umum ini. ‘Kami ada kesempatan pak, ini ada rencana semua anggota dewan akan studi banding ke Hongkong’,” ucap Prabowo.
“Saya udah enggak tanya lagi Anda mau study banding apa di Hongkong. Tapi mukanya memelas, ini bayangkan anggota DPRD kabupaten dari Gerindra. Lama-lama saya bilang, ya sudah, ya, kali ini terakhir. Berangkat, lah mereka,” kisah Prabowo.
Sekadar mengingatkan, ketika menggelar rapat Kabinet Merah Putih perdana Rabu dua pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri untuk mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial, seminar, hingga perjalanan luar negeri.
Dia menilai, akan lebih baik apabila anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi,” ujar Prabowo.
Dia meminta agar para menteri efisien dalam menggunakan anggaran. Dia juga menyoroti adanya studi banding ke negara lain untuk belajar pramuka.
“Jangan mengada-ada. Studi banding, belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien,” kata Prabowo dalam rapat kabinet itu.
Kunker Pejabat Sering Merepotkan Kedubes RI
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pembatasan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Sebab, menurut dia, kunker pejabat ke luar negeri kerap merepotkan Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia.
”SAMPAI saat ini arahan2 dan sikap Presiden Prabowo utk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi msh memberi harapan. Teranyar, pidatonya di GSN agar pjbt, termasuk DPR/DPRD, tidak bnyk studi banding krn kita sdh tahu masalah kita,” tulisnya di akun X (Twitter) @mohmahfudmd, Ahad (3/11/2024).
Mahfud mengaku, banyak pegawai Kedubes RI yang mengeluhkan banyaknya pejabat yang melakukan kunjungan kerja. Sebab mereka harus dilayani secara protokoler.
“DULU, kalau sy tugas ke luar negeri bnyk pegawai kedubes RI yg mengeluh krn hampir setiap saat scr bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri. Belum pulang yg satu, datang lain. Mereka hrs dilayani scr protokoler,” katanya.
Mahfud menyebut, yang menjadi persoalan adalah kunker ke luar negeri diatur dalam peraturan resmi. Dia mengungkap pengalamannya saat di DPR bagaimana anggota DPR, Pansus RUU studi banding ke luar negeri meski tidak ada urgensinya.***
