“Kebebasan memilih skema ini penting agar perguruan tinggi dapat menyesuaikan dengan kapasitasnya dalam mengelola risiko bisnis,” ujarnya.
Kepastian Hukum
Arman menambahkan, pemerintah juga memiliki dua opsi dalam mendistribusikan keuntungan dari pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi. Opsi pertama adalah memberikan izin usaha pertambangan kepada badan usaha milik kampus.
Opsi kedua, pemerintah bisa membagi keuntungan dari pengelolaan tambang, baik dalam bentuk profit maupun dana abadi untuk perguruan tinggi.
Agar implementasi kebijakan ini berjalan optimal, Arman menilai perlu ada kejelasan dalam revisi Undang-Undang Minerba. “Kepastian hukum sangat penting untuk memastikan manfaat yang optimal bagi perguruan tinggi,” katanya.
Usulan ini sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 8 dan 9, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, pekerjaan layak, serta pengembangan infrastruktur, industri, dan inovasi.***
