RAMALLAH — Tentara Israel bersenjata lengkap dan bertopeng menyerbu kantor biro Al Jazeera di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki, Minggu (22/9/2024) pagi. Mereka mengeluarkan perintah penutupan selama 45 hari.
Penggerebekan ini merupakan bagian dari tindakan keras yang semakin meluas terhadap kebebasan media, di tengah tuduhan bahwa Al Jazeera terlibat dalam “penghasutan dan dukungan terhadap terorisme.”
Kepala biro Al Jazeera di Tepi Barat, Walid al-Omari, seperti dilansir dari laman Al Jazeera, menerima perintah penutupan tersebut langsung dari pasukan Israel.
Dalam situasi tegang itu, wartawan Jivara Budeiri melaporkan bahwa tentara Israel menggunakan gas air mata di sekitar kantor dan menyita peralatan kamera. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa arsip berita Al Jazeera akan dihancurkan.
Nida Ibrahim, reporter Al Jazeera, menyatakan bahwa penggerebekan ini tidak mengejutkan, mengingat sebelumnya sudah ada ancaman dari pejabat Israel untuk menutup biro tersebut. “Kami telah mendengar para pejabat Israel mengancam akan menutup biro tersebut,” ujar Nida Ibrahim.
Tindakan ini terjadi beberapa bulan setelah pemerintah Israel melarang Al Jazeera beroperasi di dalam wilayahnya, yang bertepatan dengan meningkatnya kekerasan di Gaza.
Kepala biro al-Omari menekankan bahwa penargetan wartawan semacam ini bertujuan untuk “menghapus kebenaran” dan mencegah informasi yang akurat tersebar.
Keluhan terhadap tindakan Israel juga datang dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan pejabat Palestina.
Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mostafa Barghouti, menegaskan bahwa Israel tidak memiliki hak untuk menutup kantor di Ramallah, yang berada di bawah administrasi Otoritas Palestina.
Anggota biro politik Hamas, Izzat al-Risheq, menganggap penutupan ini sebagai “tindakan pembalasan” terhadap jurnalis yang berusaha mengungkapkan kebenaran.
Sementara itu, kelompok-kelompok hak asasi media mengecam pembatasan yang dikenakan kepada jurnalis, terutama wartawan Palestina yang bertugas di Gaza, di mana 173 wartawan telah dibunuh sejak perang dimulai pada bulan Oktober.
Al Jazeera mengutuk larangan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan menegaskan bahwa mereka akan terus meliput meskipun menghadapi penindasan.
Penggerebekan ini menyoroti kontrol ketat Israel terhadap Tepi Barat, di mana bahkan daerah yang seharusnya berada di bawah yurisdiksi Otoritas Palestina tidak kebal dari intervensi militer.
Dalam konteks ini, Rami Khouri dari American University of Beirut mencatat bahwa penutupan biro Al Jazeera tidak akan menghentikan aliran informasi tentang apa yang terjadi di Palestina, berkat keberanian wartawan lokal dan internasional yang tetap melaporkan situasi di lapangan.
