Industri mebel meminta dukungan penuh pemerintah agar tetap kompetitif di pasar global.
Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) meminta pemerintah memberikan keberpihakan penuh agar industri mebel nasional tidak semakin tertinggal di pasar global. Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, menyebut sektor ini menjadi tulang punggung industri kreatif karena menyerap lebih dari 2,1 juta tenaga kerja dan menopang jutaan UMKM.
Permintaan itu disampaikan Sobur dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMKI di Solo, Kamis, 4 Desmber 2025. Ia menilai persaingan global makin agresif dan Indonesia berisiko tersingkir jika tidak segera mengambil langkah strategis. “Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya ingin kesempatan yang sama di pasar global yang persaingannya semakin tidak fair,” kata Sobur.
HIMKI menyoroti regulasi hijau global, terutama European Union Deforestation Regulation (EUDR). Sobur menyebut EUDR tidak bisa dihindari, tetapi ia menolak beban kepatuhan yang sama bagi pelaku industri besar dan UMKM. “UMKM tidak boleh menjadi korban transisi hijau. Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator, bukan penonton,” ujar Sobur.
HIMKI meminta pemerintah menyediakan fasilitas traceability dan dokumentasi tunggal setara sertifikasi internasional (FSC), pembiayaan sertifikasi, serta harmonisasi aturan kayu tanpa tumpang tindih birokrasi.
Sobur menyebut industri Indonesia menghadapi persaingan yang makin brutal. Over-capacity di China membuat harga mebel jatuh di pasar dunia, sementara Vietnam unggul karena agresif meneken berbagai perjanjian dagang internasional.
“Kalau kita tidak bergerak cepat, buyer global akan meninggalkan Indonesia. Bukan karena kualitas produk kita jelek, tapi karena tidak kompetitif,” katanya.
HIMKI mendorong pemerintah memberi tarif ekspor preferensial ke pasar utama dan memperkuat aturan anti-dumping untuk menahan impor yang dianggap merusak pasar domestik.
Patimban dan Kertajati Diminta Jadi Pintu Ekspor Utama
HIMKI juga menekankan pentingnya pembenahan logistik nasional. Patimban dan Kertajati diminta menjadi hub ekspor strategis yang bisa menekan biaya logistik. “Jawa Barat itu sentra produksi. Logistiknya harus menjadi keunggulan, bukan hambatan,” tegas Sobur.
HIMKI meminta penambahan layanan ekspor-impor di Pelabuhan Patimban, sinkronisasi konektivitas multimoda, serta insentif bagi eksportir yang menggunakan hub nasional.
