JAKARTA–Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka beberapa kali menyatakan bakal melanjutkan program hilirisasi nikel yang telah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, jika terpilih dalam Pemilu 2024 ini. Tepatkah untuk Indonesia?
Dalam sesi Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Sabtu, 27 Januari 2024, Gibran mengaku heran dengan orang-orang yang menurut dia anti terhadap hilirisasi. “Jika ada anak bangsa yang anti-hilirisasi, terus terang, saya jadi bingung, untuk bangsa mana dia berpihak?” ujar Gibran diplomatis.
Menurut Walikota Solo itu, hilirisasi sangat penting bagi Indonesia. Dengan hilirisasi, kata Gibran, Indonesia mengolah barang mentah menjadi bahan jadi yang bernilai ekonomi tinggi. “Hilirisasi akan memperkuat siklus dan rantai ekonomi baru. Hilirisasi ini adalah kepentingan bangsa kita ke depan. Dengan hilirisasi, bangsa kita akan memiliki peran yang lebih strategis dalam rantai pasok dunia,” kata Gibran.
Benarkah klaim Gibran? Mari kita cek faktanya.
Menurut temuan Center of Economic and Law Studies atau CELIOS—sebuah lembaga riset yang fokus di bidang ekonomi dan kebijakan publik untuk mendorong pemerataan ekonomi, ekonomi yang berkelanjutan, dan kualitas inovasi digital—hilirisasi mineral massif sebagaimana yang dimaksud Gibran, yang saat ini sudah dijalankan Presiden Jokowi, rupanya menekan pendapatan petani dan nelayan.
Ekspansi pertambangan, menurut temuan CELIOS, dinilai memicu kerusakan lingkungan hingga menghilangkan lapangan pekerjaan.Pengoperasian smelter nikel di tiga provinsi utama operasi peleburan nikel, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengagara, dan Maluku Utara, diprediksi dapat menyebabkan petani dan nelayan kehilangan pendapatan sebesar USD234,84 juta atau Rp3,64 triliun dalam 15 tahun ke depan.
Semua itu terjadi karena, menurut Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara, perubahan pekerjaan masyarakat menjadi pekerja pengolahan nikel tak sebanding dengan profesi masyarakat sebelumnya.
“Hilirisasi naik, tetapi pendapatan yang bekerja sebagai nelayan, bekerja di bidang pertanian dan perhutanan itu mengalami penurunan,” kata Bhima di Jakarta, dikutip dari bisnis.com, Selasa, 20 Februari 2024.
Sementara itu, hasil penelitian dengan skenario business-as-usual (BAU) menunjukkan, kerugian nilai tambah ekonomi USD387,10 juta atau lebih dari Rp6 triliun dalam 15 tahun ke depan. Dampak negatif skenario BAU terhadap nilai tambah sektor pertanian dan perikanan, menurut Celios, adalah kekeringan yang mengganggu pertanian dan pencemaran air yang meracuni ikan serta berpotensi besar merusak ekosistem perikanan.
