JAKARTA—Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di bawah pimpinan KH. Said Aqil Siroj pernah membatalkan kerja sama dengan institusi yang terafiliasi dengan Israel pada 20 September 2021. Namun, dua hari setelahnya, KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya—Katib Aam PBNU waktu itu—membuka kembali upaya kerja sama yang dibatalkan Said.
Pada tahun 2021, pernah beredar surat yang mengatasnamakan PBNU kepada Direktur Emeritus Pusat Keagamaan Yahudi, Rabbi David Saperstein. Isinya permohonan untuk menjadi penasihat organisasi Center for Shared Civilizarional Values (CSCV)—organisasi yang diklaim dibentuk oleh PBNU. Surat tersebut ditandatangani Gus Yahya sebagai Katib Aam PBNU.
Surat ini berisi upaya diplomasi Gus Yahya kepada Yahudi dalam merespons G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2022. Melalui surat tersebut, Gus Yahya berupaya mengajak Direktur Emeritus Yahudi untuk bekerja sama membangun peradaban global dan nilai-nilai luhur kerukunan umat manusia.
Surat tertanggal 22 September 2021 tersebut kemudian diketahui disusun tanpa melibatkan Rais Aam, Ketua Umum, dan Sekjen PBNU waktu itu. Padahal, umumnya surat resmi PBNU selalu diketahui oleh ketiga unsur pimpinan ormas tersebut. Namun demikian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas—yang merupakan adik Gus Yahya—mendapat tembusan.
Surat Gus Yahya pada tahun 2021 tersebut dikirimkan tiga tahun setelah kunjungannya ke Yerusalem untuk menghadiri forum yang digelar American Jewish Committee (AJC) dan menemui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Yahya melakukan kunjungan tersebut pada bulan Juni 2018.
Sebagai informasi, AJC merupakan kelompok advokasi Yahudi yang didirikan pada 11 November 1906. Salah satu organisasi advokasi Yahudi tertua dan, sebagaimana ditulis The New York Times, “secara luas dianggap sebagai dekan organisasi Yahudi Amerika”.
Pada tahun 2009, AJC membayangkan dirinya sebagai “Pusat Advokasi Yahudi dan Israel Global”. Lembaga ini mengklaim punya misi untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang Yahudi dan Israel, serta untuk memajukan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi di Amerika Serikat dan juga di seluruh dunia.
PBNU, di bawah kepemimpinan Said Aqil Siroj, pernah membatalkan semua program atau proyek kerja sama dengan institusi yang berhubungan dengan Yahudi maupun Israel—salah satunya AJC—baik yang masih dalam rencana atau sedang berjalan.
Pembatalan tersebut tertuang dalam surat instruksi yang diterbitkan PBNU pada tanggal 20 September 2021. Surat ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siroj dan A. Helmy Faishal Zaini selaku Sekjen PBNU.
PBNU, di bawah kepemimpinan Said Aqil, juga pernah menolak undangan ke Israel. Pada Rabu, 6 Oktober 2021, Said Aqil mengungkapkan bahwa PBNU sempat ditawari untuk berkunjung ke negara Zionis antara tahun 2018 dan 2019. Namun, tawaran tersebut ditolak Said Aqil dengan alasan Israel tidak mau mengakui Palestina.
“Masalah kemandirian bahwa kita sama-sama, NU dan Presiden, sama berpendapat menjaga kemandirian. Jangan sampai kita terpengaruh oleh kepentingan luar. Sikap Indonesia terhadap Palestina tetap jelas: keberpihakan ke Palestina. Selama Israel tidak mengakui negara Palestina, maka Indonesia tidak akan mengakui negara Israel secara politik. Ibu Retno (Menteri Luar Negeri) pun seperti itu, selalu mengatakan seperti itu,” kata Said Aqil kepada wartawan, usai bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu, 6 Oktober 2021.
“Dulu, pendapat saya juga begitu. Waktu dua tahun yang lalu (antara tahun 2018-2019), NU ditawari berkunjung ke Israel, saya tolak selama Israel belum mengakui Palestina. Saya tidak akan pernah (berkunjung ke Israel). Kalau sudah saling mengakui (kemerdekaan Palestina), ayo,” tegas Said Aqil.
Jika Israel tidak mengakui Palestina, kata Said Aqil waktu itu, NU dan Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan kelompok kaum Zionis tersebut.
Pasalnya, sebagaimana jamak diketahui publik, PBNU mengambil sikap mendukung pemerintah Indonesia yang tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, serta mendorong adanya komitmen yang kuat dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Sejak berdiri tahun 1926, NU berkomitmen mendorong kebebasan bagi Palestina melalui diplomasi global, dengan catatan, tidak bekerja sama dengan Zionis Israel.
“Kami, Nahdlatul Ulama, tetap membersamai Pemerintah Indonesia untuk dorong kemerdekaan Palestina. Sikap Presiden Jokowi jelas tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Saya kira itu hal yang sudah sepatutnya kita perjuangkan. Hal ini juga yang ditegaskan oleh Ibu Menlu Retno Marsudi. Lebih dari itu, kami juga berharap isu multilateral mengenai masa depan (negara-negara) Timur Tengah secara lebih luas ke depan menjadi concern bersama,” tegas Kiai Said waktu itu.
Dua hari setelah PBNU menerbitkan surat pembatalan kerja sama dengan AJC, Gus Yahya diketahui mengirimkan surat kepada Direktur Emeritus Pusat Keagamaan Yahudi pada 22 September 2021.
Adanya surat yang dikirimkan Gus Yahya itu—yang diduga disusun Syuriah PBNU dan Kementerian Agama (Kemenag)—pun menjadi kekhawatiran tersendiri bagi nahdliyin dan umat Islam Indonesia ketika itu.
Tiga bulan setelah surat instruksi pembatalan kerja sama dengan AJC dikeluarkan PBNU, dan Gus Yahya mengirimkan surat permohonan kerja sama kepada Direktur Emeritus Pusat Keagamaan Yahudi, Muktamar NU ke-34 digelar di Lampung pada 23 -25 Desember 2021.
Yahya Cholil Staquf terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Khidmat 2022-2027 dalam muktamar tersebut. Said Aqil Siroj kalah.*
