Situasi politik nasional menghangat menjelang Pemilu 2024, terutama setelah Nasdem, yang masih menjadi bagian dari parpol pendukung pemerintah, menetapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pilpres mendatang, pada Oktober 2022 lalu. Setelah penetapan itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kerap melemparkan sindiran terhadap Partai Nasdem yang dinilai kurang optimal dalam bekerja.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, misalnya, menyentil Menteri Pertanian dari Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo, karena gagal melakukan ekspor beras. Sembari menyinggung wacana reshuffle, Hasto menyebut bahwa Syahrul sempat menjanjikan akan ada ekspor beras, namun hingga saat ini tidak terealisasi.
“Soal reshuffle sudah saya jelaskan bagaimana pentingnya seorang menteri mengambil kebijakan berdasarkan data-data yang akurat,” tukas Hasto dalam konferensi pers refleksi akhir tahun pada Jumat, 30 Desember 2022.
Isu reshuffle kabinet memang sempat terdengar kendati belum terjadi. Selain Syahrul Yasin Limpo, NasDem juga punya dua menteri lainnya di kabinet Jokowi-Ma’ruf, yakni Johnny G. Plate sebagai Menteri Kominfo dan Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Di tengah situasi politik tersebut, Johnny sempat diisukan bakal mundur. Namun, dia kemudian memastikan bahwa dirinya masih menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. “Mengingat informasi terkait dengan tugas kami sebagai Menkominfo RI yang telah beredar secara luas di masyarakat, khususnya dalam media sosial, maka dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh bapak Presiden sebagai anggota kabinet Indonesia Maju,” kata Johnny G. Plate Plate dalam keterangannya, Kamis, 5 Januari 2023.
Kendati begitu, Sekjen Partai NaDem ini menegaskan bahwa penentuan menteri tetap menjadi wewenang Presiden Jokowi sebagai bagian konstitusi. Johnny menyerahkan semua keputusan kepada Presiden Jokowi. “Kami percaya dan yakin bahwa setiap partai politik di Indonesia memahami, memaklumi dan menjaga hak Konstitusional Prerogative Rights President tersebut,” tandas Johnny G. Plate waktu itu.
