Dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) kurang Rp100 triliun. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperkirakan pemerintah daerah (Pemda) bisa membantu mendukung program andalan Presiden Prabowo itu dengan menyumbangkan sekitar Rp5 triliun.
Dana itu untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nilai Rp 5 triliun, kata Tito, merupakan gabungan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan provinsi.
“September nanti, setelah pelantikan kepala daerah, akan ada perubahan dan pergeseran APBD,” ujar Tito di Istana Merdeka Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.
Menurut Tito, keterlibatan Pemda dalam program MBG akan disesuaikan dengan kapasitas anggaran masing-masing. Ia mencontohkan Kabupaten Badung, Bali, yang memiliki komposisi APBD 90 persen dari pendapatan asli daerah (PAD) dan 10 perse dari alokasi transfer ke daerah (TKD), mampu memenuhi seluruh kebutuhan makan gratis untuk 72 ribu siswa SD.
“Mereka punya anggaran Rp10 triliun, jadi mereka bisa menutupi semuanya,” kata Tito.
Namun, untuk daerah dengan PAD rendah, seperti di wilayah Indonesia Timur, Tito menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengambil alih kebutuhan sisanya. “Jika ada daerah yang tidak mampu, maka 500 anak saja, sisanya akan disediakan oleh BGN,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana, menyampaikan jika program MBG perlu tambahan hingga Rp100 triliun untuk mendistribusikan MBG kepada 82,9 juta penerima.
Dengan anggaran saat ini, yang hanya Rp 71 triliun, kata Dadan, cakupan program hanya mampu menjangkau 15 juta hingga 17,5 juta penerima.
“Jika tambahan tersebut terjadi di bulan September, anggaran Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan seluruh 82,9 juta penerima,” kata Dadan.***
