Polri menegaskan hanya sekitar 300 polisi aktif mengisi jabatan sipil manajerial, jauh dari angka ribuan yang beredar, dan menyatakan sedang menindaklanjuti putusan MK terkait penempatan personel di luar struktur kepolisian.
BGN menyebut kendaraan distribusi MBG wajib disediakan mitra. Asosiasi mitra daerah 3T meminta kejelasan biaya dan kajian atas plafon operasional Rp3.000.
Kategori: Perlu Tahu
Kompolnas: Polisi Masih Bisa Duduki Jabatan Sipil, Asal Relevan dengan Fungsi Penegakan Hukum
Kompolnas menegaskan polisi masih dapat menduduki jabatan sipil jika jabatan tersebut relevan dengan tugas penegakan hukum, sejalan dengan aturan ASN dan putusan MK.
Apakah Prabowo Akan Menarik Polisi Aktif dari Jabatan Sipil?
MK melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Benny Kabur Harman dan Jimly Asshiddiqie meminta Prabowo segera menindaklanjuti putusan final dan mengikat tersebut.
Dinilai Hentikan Kasus Korupsi Kuota Haji 2024, KPK Digugat Praperadilan
ARRUKI dan LP3HI gugat KPK ke PN Jaksel atas dugaan penghentian penyidikan kasus kuota haji 2023–2024. KPK membantah dan menegaskan penyidikan masih berjalan.
Polisi Aktif Tak Boleh Isi Jabatan Sipil: Babak Baru Reformasi Keamanan Indonesia
Putusan MK melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Bisa memicu penarikan ribuan personel Polri dari kementerian dan lembaga, serta membuka babak baru reformasi kepolisian dan birokrasi Indonesia.
Ketika Rumah Reyot Imam di Gorontalo Itu Akhirnya Berdiri Kembali
Kisah haru rumah imam masjid di Gorontalo yang puluhan tahun nyaris roboh, akhirnya dibangun ulang oleh pemuda Shiddiqiyyah — simbol bahwa kepedulian kadang lebih nyata dari kebijakan.
Mantan Penyidik KPK soal Kasus Kuota Haji: “Ngapain ke Arab Saudi? Dua Alat Bukti Sudah Cukup”
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo heran Komisi Antirasuah ingin ke Arab Saudi dalam kasus korupsi kuota haji, padahal dua alat bukti sudah ada di Indonesia.
Soeharto Ditetapkan Pahlawan, Komnas HAM: “Kita Tak Bisa Melupakan Luka Itu”
Komnas HAM menilai penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional mencederai ingatan bangsa atas pelanggaran HAM berat yang belum tuntas.
KPK Telusuri Jejak Korupsi Kuota Haji Langsung ke Tanah Suci
KPK akan terbang ke Arab Saudi untuk memeriksa langsung dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 yang merugikan negara hingga Rp1 triliun, yang diduga melibatkan oknum Kemenag dan biro travel.
Bantah Klaim Fadli Zon, Putri-putri Gus Dur Tetap Menolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
Keluarga Gus Dur membantah klaim Fadli Zon soal dukungan mereka terhadap gelar pahlawan untuk Soeharto. Alissa, Yenny, dan Anita Wahid kompak menolak, menyebut langkah itu pengkhianatan terhadap demokrasi dan nilai reformasi.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.