Di tengah gema putusan Mahkamah Konstitusi yang mengetuk batas antara seragam dan birokrasi sipil, suara dari Senayan hingga Komisi Reformasi Polri meminta Presiden Prabowo Subianto segera menertibkan penempatan polisi aktif di kursi jabatan sipil.
Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman berharap Presiden Prabowo Subianto segera menarik seluruh anggota Polri aktif yang masih mengisi jabatan sipil.
Harapan itu mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa setiap polisi yang ingin menduduki jabatan di kementerian atau lembaga harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu.
“Presiden Prabowo adalah seorang presiden yang tunduk dan mematuhi konstitusi, apalagi putusan MK bersifat final dan mengikat,” ujar Benny dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).
Ia menambahkan, penarikan polisi aktif dari jabatan sipil akan menegakkan kepastian hukum sekaligus menjaga batas institusional yang selama ini kabur.
“Karena itu, kita mengharapkan Presiden Prabowo segera tarik dan kembalikan anggota Polri yang masih aktif di kementerian dan lembaga atau badan,” lanjutnya.
Menurut Benny, putusan MK juga memberi pilihan jelas: para anggota Polri boleh tetap di jabatan sipil, asalkan memilih pensiun dini. “Jadi, mereka diminta memilih apakah pensiun dini atau segera kembali ke organisasi induknya,” kata politikus Demokrat itu.
Benny menilai keputusan MK sejalan dengan prinsip rule of law yang kerap disuarakan Prabowo. “Putusan MK ini menambah bobot tinggi pada Presiden Prabowo sebagai presiden yang ingin menegakkan prinsip rule of law dan demokrasi substantif dalam pemerintahan yang dipimpinnya,” tuturnya.
Dari sisi eksekutif, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mendukung penuh langkah MK. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang perdebatan atas sifat putusan tersebut.
“Bukan soal positif negatif. Ini putusan final dan mengikat, harus dilaksanakan apa adanya, termasuk dalam rangka reformasi Polri,” kata Jimly, Kamis (13/11/2025).
Ia memastikan bahwa komisinya akan menjadikan putusan MK sebagai rujukan penting dalam memetakan ulang peran kepolisian dalam pemerintahan. “Putusan ini pasti harus dijadikan salah satu rujukan untuk reformasi Polri,” tambahnya.
Putusan MK yang dimaksud dibacakan dalam sidang pleno perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta. Ketua MK Suhartoyo menyampaikan amar putusan yang “mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya”.
Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menegaskan bahwa frasa “mengundurkan diri atau pensiun” adalah syarat mutlak dan tidak memerlukan interpretasi tambahan, karena disebut secara jelas dalam norma hukum.
Putusan ini sekaligus menutup celah penugasan polisi aktif ke jabatan sipil hanya berdasarkan arahan atau perintah Kapolri semata. Dengan demikian, bola kini berada di tangan Presiden—apakah penataan ulang relasi Polri dan jabatan sipil akan segera dimulai, atau menunggu babak baru dalam agenda besar Reformasi Polri.***
