Di sebuah negeri yang tengah berusaha menata ingatannya, kabar penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional jatuh seperti batu ke dalam danau yang tenang. Gelombangnya menjalar ke segala arah—dari ruang sidang Komnas HAM hingga percakapan di warung kopi.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menilai keputusan itu tak sekadar simbol politik, tetapi ujian moral bangsa terhadap sejarahnya sendiri.
“Penetapan ini mencederai cita-cita Reformasi 1998,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (11/11). “Dan juga mencederai fakta sejarah dari pelbagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa pemerintahan Soeharto, 1966–1998.”
Anis lalu menyebut satu per satu bab kelam yang menurutnya menandai era itu: peristiwa 1965–1966, penembakan misterius, Talangsari, Tanjung Priok, dan penerapan DOM di Aceh. Semua, kata dia, telah disimpulkan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat sesuai UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM.
“Penetapan Soeharto sebagai pahlawan melukai para korban pelanggaran HAM berat dan keluarga mereka yang masih menuntut haknya sampai hari ini,” ujarnya. “Dan tentu saja, tidak bisa serta-merta memberi impunitas atas kejahatan kemanusiaan yang pernah terjadi.”
