Saat ditemui wartawan di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, pada Selasa, 11 November 2025, Pigai hanya menanggapi pendek soal keputusan tersebut.
“Begini, pemberian penghargaan pahlawan kepada Pak Harto, saya Menteri Hak Asasi Manusia, saya no comment, titik. Tidak ada komentar soal itu,” ujarnya kepada media.
Keheningan Pigai di tengah riuh perdebatan publik seolah menambah lapisan ambiguitas di tubuh pemerintah. Sebagian menilai sikapnya sebagai bentuk kehati-hatian politik, sebagian lain membaca diamnya sebagai tanda dilema moral antara realitas politik dan amanat keadilan.
Sebab di satu sisi, negara telah mengakui dan menyesali 12 peristiwa pelanggaran HAM berat pada 2023; namun di sisi lain, negara kini justru memberikan penghormatan tertinggi kepada sosok yang dinilai bertanggung jawab atas sebagian sejarah kelam itu. ***
