Jangan anggap kecelakaan di jalan rusak sebagai takdir. UU LLAJ mengatur sanksi pidana penjara hingga 5 tahun bagi pejabat yang abai memperbaiki jalan berlubang.
Otoritas Jasa Keuangan menahan dana korban kejahatan finansial ratusan miliar rupiah. Sayangnya, rasio pengembalian uang kepada pelapor melalui sistem perbankan masih berjalan lambat.
Headline
Kategori: Layanan Publik dan Pemerintahan
Pajak Kendaraan di Jateng Melejit Imbas Aturan Opsen, Muncul Seruan ‘Stop Bayar Pajak’ di Medsos
Warga Jawa Tengah keluhkan kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga dua kali lipat akibat pemberlakuan tarif opsen. Simak rincian aturan Perda No. 12 Tahun 2023 di sini.
Berkejaran dengan Waktu, Pemerintah Usulkan Komando SAR Terpadu
Pemerintah usulkan Komando SAR Terpadu per 13 Februari 2026. Menko PMK Pratikno targetkan pangkas birokrasi demi selamatkan korban dalam Golden Hour 72 jam pertama.
Bahlil Pastikan Stok BBM dan LPG Aman Jelang Ramadan 2026
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM dan LPG nasional aman jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, dengan cadangan di atas batas minimum 18 hari.
1,4 Juta PBI JK Jatim Dinonaktifkan, Pemprov Tetap Layani Pasien Kondisi Darurat
Sebanyak 1,48 juta peserta PBI JK di Jawa Timur dinonaktifkan akibat pemutakhiran DTSEN per 1 Februari 2026. Pemprov Jatim menyiapkan layanan darurat dan masa transisi tiga bulan agar pasien kronis dan darurat tetap terlayani.
Prabowo Belum Teken Perpres, Pemutihan Tunggakan BPJS Masih Tertahan
Perpres pemutihan tunggakan BPJS kelas 3 masih menunggu tanda tangan Presiden. Tunggakan JKN tercatat Rp26,47 triliun dengan 63 juta peserta nonaktif. Kebijakan belum bisa dijalankan tanpa payung hukum.
Pemerintah Sepakati Tunjangan Profesi Guru Rp2 Juta dan 630 Ribu Formasi PPPK
Ribuan guru madrasah swasta unjuk rasa di Gedung DPR RI menuntut keadilan status PPPK dan kesejahteraan. Kemenag merespons dengan usulan 630.000 formasi dan janji TPG Rp2 juta per bulan.
PBI JK Dinonaktifkan, Dinkes Surabaya: Jangan Panik, Layanan Kesehatan Gratis Masih Bisa Didapat Sesuai Ketentuan
Warga Surabaya tak perlu panik meski 45 ribu peserta BPJS PBI JK dinonaktifkan Kemensos. Dinkes jamin layanan kesehatan tetap gratis lewat program UHC bagi warga miskin.
Kabar Gembira! Pemerintah Siapkan Perpres Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana penghapusan piutang dan denda iuran BPJS Kesehatan kelas 3 melalui Perpres baru. Simak detail skema dan masa transisinya di sini.
41 Persen Bantuan BPJS Kesehatan Tak Tepat Sasaran
Pemerintah akui 41 persen bantuan BPJS PBI salah sasaran per 11 Februari 2026. Sebanyak 11 juta peserta dinonaktifkan, namun BPJS jamin ada masa transisi layanan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.