Prabowo soroti pemotongan gaji menteri dan DPR ala Pakistan sebagai referensi hadapi krisis energi akibat gejolak global.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti secara khusus kebijakan pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota parlemen, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Langkah drastis tersebut merujuk pada strategi pemerintah Pakistan dalam menyelamatkan anggaran negara di tengah lonjakan harga energi akibat konflik berkelanjutan di Timur Tengah.
Prabowo menilai Indonesia perlu mencermati keberanian Pakistan memangkas pendapatan para pembuat kebijakan demi menjaga stabilitas fiskal.
Pangkas Gaji Pejabat demi Masyarakat Rentan
Alih-alih memotong anggaran bantuan sosial, Pakistan memilih untuk memangkas gaji pejabat tingkat tinggi negara. Prabowo menjelaskan bahwa dana hasil penghematan dari pendapatan menteri dan wakil rakyat tersebut langsung pemerintah alihkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling terdampak krisis ekonomi.
”Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” kata Prabowo.
Keputusan Pakistan ini menunjukkan komitmen pemimpin negara untuk ikut menanggung beban bersama rakyatnya. Prabowo melihat langkah pengorbanan dari level atas ini sebagai contoh disiplin anggaran yang sangat relevan untuk Indonesia kaji di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Menyetop Fasilitas Mewah dan Perjalanan Dinas
Penghematan ekstrem Pakistan tidak berhenti pada pemotongan gaji menteri dan anggota parlemen. Pemerintah setempat juga mencabut berbagai fasilitas birokrasi yang membebani negara. Mereka melarang penggunaan 60 persen kendaraan dinas setiap waktu, memangkas drastis kuota BBM kementerian, hingga membatasi pemakaian pendingin ruangan.
Bahkan, negara membekukan total pembelian kendaraan baru dan peralatan operasional kementerian. Para pejabat juga tidak bisa lagi menikmati perjalanan dinas ke luar negeri atau menggelar acara seremonial menggunakan uang rakyat.
”Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri, kemudian mereka kurangi, tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta dan sebagainya,” ujar Prabowo.
