Pemerintah pastikan persiapan Haji 2026 berjalan normal walau Timur Tengah memanas. Keselamatan jemaah jadi prioritas utama.
Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 tetap berjalan sesuai rencana. Eskalasi konflik yang saat ini melanda kawasan Timur Tengah ternyata tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk menyiapkan agenda tahunan umat Islam tersebut.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), menegaskan kepastian ini. Kementeriannya terus menjalin komunikasi intensif dengan otoritas haji Arab Saudi untuk memantau kelancaran persiapan.
“Alhamdulillah kami selalu berkomunikasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi dan sampai hari ini mereka tetap memastikan semuanya berjalan dengan baik,” kata Irfan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (11/3/2026).
Mitigasi Jalur Udara Internasional
Ketegangan geopolitik yang meningkat sejak akhir Februari 2026 memang mengganggu jalur transportasi udara internasional. Beberapa negara Timur Tengah mengambil langkah tegas menutup ruang udara mereka, sehingga maskapai penerbangan yang biasa transit di kawasan Teluk terkena dampaknya.
Menyikapi situasi ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko meminta pemerintah lekas memastikan jalur penerbangan yang aman bagi jemaah. Ia optimistis konflik tersebut tidak akan merambat hingga ke Makkah dan Madinah.
“Untuk rute penerbangan kita serahkan ke maskapai. Haji harus tetap berjalan sesuai jadwal dan rencana, insyaallah,” ujar Singgih, Kamis (12/3/2026).
Tiga Skenario Kedaruratan
Pemerintah Indonesia bergerak cepat merancang skenario mitigasi dengan menempatkan keselamatan jemaah sebagai prioritas tertinggi. Langkah antisipatif ini sejalan dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Yang penting dipastikan keamanan bagi semua jemaah kita,” ucap Irfan mengutip arahan Presiden Prabowo.
Sebagai langkah nyata, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan tiga skenario utama. Pertama, pemerintah tetap memberangkatkan jemaah dengan menyesuaikan jalur penerbangan.
“Kemenhaj akan melakukan berbagai langkah mitigasi, seperti mengalihkan jalur penerbangan agar menghindari zona konflik seperti wilayah Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar,” jelas Gus Irfan.
Kedua, pemerintah akan menahan keberangkatan jemaah jika risiko keamanan global mengancam nyawa. Jika opsi ini berjalan, pemerintah siap melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan Arab Saudi agar dana layanan tidak hangus.
Ketiga, apabila Arab Saudi yang menutup penyelenggaraan haji karena situasi tidak terkendali, pemerintah akan fokus menyelamatkan dana dan memprioritaskan keberangkatan jemaah pada musim berikutnya.
Momentum Diplomasi Damai
Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid menilai ibadah haji 2026 justru bisa menjadi momentum strategis untuk mendesak gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ia mendorong Pemerintah Indonesia aktif melakukan diplomasi ke negara-negara terkait agar mereka menghormati kelancaran ibadah haji.
“Semoga dengan berkahnya haji akan berhenti perang dan hadirnya perdamaian yang bersifat permanen,” harap Hidayat.
Di sisi lain, ia turut mengapresiasi progres persiapan haji di dalam negeri yang berjalan prima. Penginputan visa jemaah sudah mencapai 97,58 persen, sedangkan layanan akomodasi telah lunas terbayar. Meski persiapan lancar, ia tetap mengusulkan skema darurat, seperti mempersingkat masa tinggal jemaah di Arab Saudi jika eskalasi konflik memburuk pascapelaksanaan haji.
Komitmen Kolaborasi Lintas Lembaga
Sebagai langkah lanjutan, Kemenhaj terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI, maskapai penerbangan, dan otoritas internasional. Kolaborasi antarlembaga ini menjadi kunci utama untuk menjaga kelancaran ibadah. Pada akhirnya, pemerintah berkomitmen penuh memantau perkembangan situasi secara berkala demi memastikan seluruh jemaah haji Indonesia berangkat dan pulang dengan selamat.***
