Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan siap diperiksa KPK dalam kasus korupsi proyek jalan yang melibatkan orang kepercayaannya, Topan Ginting. Pernyataan itu terdengar tegas, namun di tengah kuatnya jejaring kekuasaan dan hubungan politik yang menyelimuti kasus ini, publik bertanya-tanya: benarkah semua pihak akan dipanggil? Atau hanya mereka yang tak cukup dekat dengan pusat?
—Editorial
Pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menyatakan kesiapan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen terhadap proses hukum. Namun, pernyataan kesiapan semata tak cukup jika tidak diiringi dengan transparansi penuh dan kemauan membuka semua relasi kekuasaan yang terkait kasus korupsi proyek jalan yang kini menyeret Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting—orang kepercayaannya sendiri.
KPK menghadapi ujian serius. Kasus ini bukan hanya soal korupsi proyek jalan bernilai ratusan miliar rupiah, tetapi juga soal seberapa berani lembaga antirasuah menyentuh aktor-aktor yang masih berkuasa dan memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan pusat, termasuk keluarga mantan presiden.
Topan bukan pejabat sembarangan. Ia diorbitkan langsung oleh Bobby sejak masa Wali Kota Medan dan kemudian dibawa ke Pemprov Sumut. Hubungan kedekatan ini membuka ruang yang sangat luas bagi konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. KPK tak bisa menutup mata atas relasi ini.
Pernyataan Bobby bahwa banyak bawahannya berasal dari lingkaran Kota Medan menunjukkan indikasi bahwa jaringan kekuasaan dibangun secara personal, bukan institusional. Hal ini menjadi titik rawan, yang bisa memfasilitasi praktik kolusi dan nepotisme.
Apalagi, Bobby mengakui dirinya ikut meninjau proyek bersama para tersangka. Bahkan menyebut mobil calon kontraktor berada tepat di depannya. Ini bukan sekadar kebetulan logistik: ini bisa disebut sebagai indikasi keterlibatan yang tidak bisa diabaikan.
KPK, dalam berbagai pernyataannya, menyatakan akan memanggil siapa pun yang relevan. Itu bagus, tapi publik menuntut lebih dari sekadar retorika.
