KPK harus membuktikan bahwa proses hukum tidak berhenti pada level teknokrat dan kontraktor, melainkan menyasar tuntas sampai ke pucuk kekuasaan jika memang ditemukan bukti kuat. Pernyataan “terbuka kemungkinan” harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret: pemeriksaan langsung terhadap Bobby, penyelidikan arus uang yang diduga mengalir ke pejabat tinggi, dan penyitaan aset yang relevan.
Fakta bahwa KPK menyebut adanya aliran komisi hingga Rp2 miliar dalam proyek ini mengindikasikan bahwa korupsi yang terjadi bukan sekadar pelanggaran prosedural biasa, tetapi kejahatan terstruktur yang melibatkan persekongkolan antara aparat negara dan pelaku usaha. Dengan nilai proyek yang mencapai Rp231,8 miliar, sangat kecil kemungkinan praktik korupsi terjadi tanpa sepengetahuan pejabat yang lebih tinggi.
Catatan kritis harus diberikan: KPK tidak boleh membiarkan faktor kedekatan politik membelokkan arah penyidikan. Jika Bobby Nasution terbukti tidak terlibat, maka penyidikan justru akan memperkuat kredibilitasnya. Tapi, jika ada keterlibatan, KPK wajib membawa kasus ini ke meja hijau tanpa pandang bulu, apapun latar belakang dan koneksi politiknya.
Integritas KPK sedang dipertaruhkan. Setelah bertahun-tahun dicurigai ‘melunak’ terhadap kekuasaan, inilah momen untuk membuktikan bahwa KPK masih bisa berdiri tegak.
Jangan biarkan Sumatera Utara menjadi panggung sandiwara antikorupsi, yang berakhir dengan impunitas. Hukum harus tajam ke atas, tidak hanya ke bawah.***
