SURABAYA–Tiga bulan menjelang Pilkada 2024, Bawalu Surabaya mulai melakukan pemetaan kerawanan dan sosialisasi pengawasan partisipatif di Kota Pahlawan. Sejumlah potensi pelanggaran pemilu diprediksi terjadi dan perlu adanya antisipasi.
“Jenis kerawanan itu adalah, satu, tentang sosial poltik. Kemudian tentang netralitas ASN. Lalu, tentang pemilih dan hak pemilih. Selanjutnya tentang netralitas penyelenggara,” ujar Komisioner Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Surabaya, Safiudin, dikutip Sabtu (24/8/2024).
Safiudin menjelaskan pemetaan kerawanan di Surabaya itu dilakukan berdasarkan analisis data pemilihan 2020 dan pemilu 2024. Di mana yang paling rawan dan tinggi untuk kerawanan ialah saat pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara.
“Tentang rekap atau perhitungan suara, ketika proses perhitungan suara di Surabaya saat pemilu kemarin, kami banyak mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan penghitungan ulang dan rekapitulasi ulang. Dan itu menjadi fokus kami, pemungutan suara dan perhitungan suara menjadi kerawanan yang tinggi di Surabaya,” jelasnya.
“Jadi, kalau kita bicara di Surabaya, itu nyata dan bisa dilihat ada psu, perhitungan ulang dan sebagainya. Semuanya bisa diantisipasi, meskipun semua sudah terjadi, verifikasi lagi, bisa kita hitung lagi,” tambahnya.
Selain itu, Bawaslu Surabaya juga mendapatkan banyak laporan terkait money politics. Tapi, ada kendala pada saat harus melengkapi bukti, saksi hingga informasi tak terbukti.
Bawaslu Surabaya juga melihat politik uang di masyarakat sangat tinggi. Hal ini juga memberikan dampak.
“Kita bicara money politics, tapi kan tidak ada ramainya. Tidak ada buktinya yang disampaikan ke Bawaslu,” pungkasnya.*
