Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah RI bakal menyetop impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Singapura selama enam bulan ke depan. Impor bakal alihkan impor ke Amerika Serikat (AS) dan negara-negara di Timur Tengah. Pengamat memprediksi mafia BBM tak akan tinggal diam.
__________
Bahlil mengeklaim jika gagasan pengalihan impor tersebut untuk kedaulatan bangsa dalam bidang geopolitik dan geostrategis.
Saat ini, kata Bahlil, alokasi impor BBM dari Singapura berada di kisaran 54 persen hingga 59 persen. Rencananya alokasi ini akan diganti BBM asal AS.
“Setelah saya cek, kok harganya sama dibandingkan dengan dari negara Middle East. Ya, kalau begitu kita mulai berpikir, kita akan mengambil minyak dari negara lain yang bukan dari negara itu,” kata Bahlil di Jakarta, dikutip Senin, 12 Mei 2025.
Menurut dia , harga BBM asal Singapura cenderung sama dengan harga BBM dari Timur Tengah (Timteng). Maka dari itu, katanya, Singapura sebagai negara tetangga semetinya menerapkan tarif yang lebih murah dibandingkan BBM dari Timur Tengah. Logikanya, ongkos pengiriman lebih murah.
Namun, ahli ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi, memprediksi rencana itu bakal memunculkan biaya yang lebih mahal.
Menurut Fahmy, pengalihan impor BBM ke AS hanya akan mengatasi masalah defisit neraca perdagangan AS, namun berpotensi menimbulkan masalah baru bagi Indonesia. Selain itu, impor minyak mentah dari AS belum tentu sesuai dengan kilang minyak Pertamina untuk menghasilkan BBM.
“AS belum tentu mampu menyediakan impor Pertalite yang harus blending, karena tidak dijual di AS. Harga impor minyak mentah mestinya lebih mahal ketimbang harga minyak di Singapura karena biaya logistik lebih mahal,” kata Fahmy, dalam keterangannya, Senin, 12 Mei 2025.
Di sisi lain, Fahmy berani memastikan jika mafia migas—yang selama ini pemburu rente impor BBM dari Singapura—bakal melakukan upaya untuk menghalangi pengalihan impor ini.
Maka dari itu, Fahmy mengingatkan pemerintah juga harus bertekad serius untuk memberantas mafia migas yang akan menghalangi pengalihan impor dari Singapura ke AS.
“Kebijakan pemerintah seharusnya mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru,” tuturnya.
Ongkos Diprediksi Naik
Praktisi senior industri migas, Hadi Ismoyo, mengatakan, terkait renana pengalihan impor ini, hal pertama yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah ongkos pengapalan yang berbeda—di mana jarak Jakarta-AS dua kali lipat lebih jauh dari Jakarta-Singapura.
“Shipping cost akan jauh lebih mahal. Impor BBM dari Amerika belum tentu lebih ekonomis,” ujarnya, Sabtu, 10 Mei 2025.
Hal kedua yang juga perlu diperhatikan, kata dia, adalah kesesuaian spesifikasi BBM yang ada di AS. Pemerintah dinilainya perlu memastikan apakah kriteria barang yang bakalan dibeli dari Negeri Paman Sam selaras dengan yang biasa dikonsumsi di dalam negeri.
“Apakah persis sama dengan yang beredar di sini apa tidak? Ini terkait juga dengan konfigurasi kendaraan yang biasa kita pakai di sini,” terang Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC) ini.
Ketiga, faktor harga. Kata Hadi—menurut informasi yang dia dapatkan — dalam mengimpor BBM, biasanya PT Pertamina Kilang Internasional (KPI) melakukan kontrak anual yang bisa diperpanjang lagi, melalui proses tender terbuka.
“Hanya sekali-sekali saja (impor melalui pasar) spot dalam kondisi tertentu. Harga spot akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga kontrak dalam term and condition normal,” terang Hadi.
Untuk itu, dia menyarankan agar impor BBM dari AS nantinya tetap menggunakan kontrak minimal setahun dan bisa diperpanjang—alih-alih membeli dari pasar spot, untuk mendapatkan harga yang lebih masuk akal.
Jumlah Impor Meningkat
Sementara itu, menurut data bea cukai Global Trade Tax (GTT), impor BBM di Indonesia—khususnya jenis gasoline atau bensin — memecahkan rekor tertinggi secara bulanan pada Desember 2024.
Indonesia terpantau mengimpor 475.000 barel gasoline per hari pada Desember, melesat 29 persen dari bulan sebelumnya dan 24% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Secara kumulatif, Indonesia mengimpor 378.500 barel gasoline per hari sepanjang 2024, naik dari 369.000 barel gasoline per hari tahun sebelumnya.***
