Polda DIY perlu membuka identitas pelapor untuk transparansi publik dan menjelaskan siapa bandar yang dirugikan.
Penulis: Faried Wijdan
Pukat UGM: KPK Bisa Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji
Pemanggilan bisa dilakukan jika kebijakan pembagian kuota lahir dari perintah presiden.
Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai Cuti Bersama, Bukan Libur Nasional, Swasta Boleh Tetap Masuk
Keputusan meliburkan karyawan pada 18 Agustus 2025 bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan swasta atau perjanjian kerja bersama.
Isu Munaslub Golkar Berembus, Pengamat: Tanda Ada Masalah Kepemimpinan Bahlil
Riak-riak politik ini kemungkinan akan terus terjadi selama Bahlil menjadi ketua umum.
Kado HUT Indonesia untuk Guru Dinilai Jauh dari Janji, Insentif Rp300 Ribu Sebulan Dinilai Tak Layak
Insentif guru non-ASN diberikan tujuh bulan ke depan. Besarnya Rp300 ribu per bulan, dengan total Rp2,1 juta, yang ditransfer langsung ke rekening penerima.
KPK Targetkan Kasus Kuota Haji Naik Penyidikan Bulan Agustus Ini — Sprindik Dikabarkan Sudah Terbit
Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR sebelumnya merinci beberapampoin dugaan pelanggaran yang diusut KPK itu.
Lagu “Indonesia Raya” Pernah Dapat Royalti oleh Presiden Sukarno, Negara Wajib Jaga Hak Moral Penciptanya
Pelecehan terhadap lagu kebangsaan bukan sekadar pelanggaran seni, melainkan penghinaan terhadap bangsa itu sendiri.
Yaqut Diperiksa KPK, Nama Jokowi Pernah Disinggung dalam Kasus Kuota Haji
Yaqut menyatakan hanya membawa Surat Keputusan (SK) saat menjabat menteri.
BRIN Temukan Sesar Aktif di Semarang, Potensinya Lebih Panjang dari Sesar Lembang
Patahan panjang di wilayah Semarang ini bahkan disebut berpotensi melebihi panjang Sesar Lembang. Jika terbukti merupakan satu segmen utuh, maka potensi magnitudo gempa bisa lebih besar.
Muzani Bantah Isu Gantikan Tito, Tapi Pernah Lontarkan Kritik yang Buka Borok Kinerja Kemendagri
Meski membantah isu reshuffle, Muzani sebelumnya pernah melontarkan kritik tajam terhadap Mendagri Tito. Ia menilai kebijakan Mendagri justru berpotensi menjadi beban bagi Presiden.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.