Menurut KPK, keterangan dari Yaqut sangat penting untuk membangun konstruksi hukum dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Kemenag.
Penulis: Faried Wijdan
Pengamat: Yaqut Harus ‘Gentle’, Datang dan Klarifikasi ke KPK
Menurut pengamat, sebagai pemegang kebijakan tertinggi penyelenggaraan haji 2023–2024, Yaqut seharusnya secara etis dan moral hadir untuk menjelaskan posisi dan kebijakannya dalam kasus ini.
Istilah “HUT RI 17 Agustus” Dinilai Kekeliruan Sejarah Serius, Pakar Minta Revisi UU dan Kurikulum
Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani meluruskan narasi, meskipun harus meninjau kembali sesuatu yang telah diwariskan selama puluhan tahun.
Pidato Sukarno Menegaskan 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Bangsa, Bukan Hari Lahir Negara
Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan rakyat untuk lepas dari penjajahan secara budaya, hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Setelah itu barulah bangsa menyusun negara yang merdeka dan berkedaulatan rakyat.
KPK Bolak-balik Ekspose Dugaan Korupsi Kuota Haji, tapi Mantan Menag Yaqut Belum Juga Dipanggil
Yaqut menjabat Menag selama periode 2020–2024, masa yang turut disorot dalam kasus ini.
Golkar Bantah Isu Munaslub, Tapi Sinyal Dukungan Istana untuk Nusron Menguat
Meski bantahan disampaikan, isu Munaslub dan suksesi kepemimpinan di internal Golkar tetap mencuat. Sejumlah sumber menyebut desakan untuk mengganti Bahlil datang dari kelompok besar kader yang kecewa.
Agus Sunyoto: “Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus Itu Pembodohan Sejarah”
Manipulasi sejarah ini disebut terhubung dengan agenda globalisasi yang menghapus identitas kebangsaan.
Sejarawan UI Yon Machmudi: Republik Indonesia Lahir 18 Agustus, Bukan 17 Agustus
Ia menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan 18 Agustus sebagai hari libur nasional.
Gugat Pemerintah, Tapi yang Kena Negara — Pengibaran Bendera ‘One Piece’ Jelang HUT Indonesia Jadi Polemik
Ekspresi semacam ini dinilai kerap muncul sebagai bentuk gugatan terhadap kondisi sosial-politik, bukan terhadap negara itu sendiri.
Pemblokiran Rekening Wewenang OJK, PPATK Dinilai Langgar Kewenangan
Sebelum melakukan pembekuan, PPATK seharusnya memeriksa lebih dahulu apakah rekening digunakan untuk aktivitas negatif.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.