Elite Golkar menegaskan: tak ada agenda Munaslub. Tapi, isu restu Istana untuk Nusron Wahid terus beredar. Kepemimpinan Bahlil dinilai jadi beban strategis di era Prabowo.
__________
Pimpinan Partai Golkar membantah keras isu rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Meutya Hafid, menyebut kabar tersebut hanya upaya memecah soliditas partai yang kini fokus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Munculnya isu Munaslub dan isu lain kemungkinan dimunculkan untuk memecah Partai Golkar yang tengah solid mendukung dan mengawal program Presiden Prabowo, baik di eksekutif maupun legislatif,” ujar Meutya kepada wartawan, Senin, 4 Agustus 2025.
Ia menegaskan bahwa Golkar kini sedang melakukan penyegaran kepengurusan melalui Musyawarah Daerah (Musda) di seluruh provinsi.
“Ketua Umum Pak Bahlil menargetkan seluruh Musda di 38 provinsi rampung akhir 2025. Jadi tidak ada kaitan dengan Munaslub atau isu lain,” imbuhnya.
Sikap serupa disampaikan Nusron Wahid. Saat diminta tanggapan usai Musda Golkar Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Ahad, 3 Agustus 2025, ia menolak namanya dikaitkan dengan isu pergantian ketua umum.
“Sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar tentang isu Munaslub,” tegas Nusron.
Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia sendiri memilih menghindar saat ditanya soal isu Munaslub. Ia hanya tertawa dan menunjuk Nusron untuk menjawab pertanyaan wartawan.
Desakan Munaslub dan Isu Restu Istana
Meski bantahan disampaikan, isu Munaslub dan suksesi kepemimpinan di internal Golkar tetap mencuat. Sejumlah sumber menyebut desakan untuk mengganti Bahlil datang dari kelompok besar kader yang kecewa.
Kepemimpinan Bahlil dianggap terlalu lekat dengan sosok Joko Widodo yang kini tak lagi menjabat. Afiliasi itu dinilai jadi beban strategis bagi Golkar yang tengah beradaptasi dengan kepemimpinan nasional baru di bawah Presiden Prabowo.
