Pakar hukum dan sejarawan menyebut istilah “HUT Republik Indonesia 17 Agustus” sebagai kekeliruan sejarah serius. Republik lahir 18 Agustus, bukan saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
__________
Istilah “Hari Ulang Tahun Republik Indonesia” yang selama ini digunakan untuk memperingati tanggal 17 Agustus dinilai sebagai kekeliruan sejarah serius.
Hal tersebut ditegaskan oleh sejumlah pakar hukum dan sejarawan—yang mendesak negara segera melakukan koreksi secara hukum, pendidikan, dan budaya.
Guru Besar Hukum dan Kenegaraan UPN Veteran Jakarta, Taufiqurrohman Syahuri, menyebut penyebutan “HUT RI 17 Agustus” telah menciptakan kesalahpahaman publik selama puluhan tahun.
“Pada 17 Agustus 1945, yang diproklamasikan adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat itu, belum ada bentuk negara, apalagi Republik Indonesia,” tegas Taufiq dalam tulisannya di Hukumonline, Sabtu, 2 Agustus 2025, dikutip kembali pada Selasa (5/8).
Republik Baru Lahir Sehari Setelah Proklamasi
Taufiq menjelaskan bahwa Indonesia baru menjadi negara republik secara resmi pada 18 Agustus 1945, saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Presiden-Wakil Presiden, dan membentuk Komite Nasional.
Ia menantang asumsi dasar penyebutan HUT RI. “Bagaimana jika PPKI saat itu memilih bentuk negara kerajaan atau konfederasi? Maka, tidak akan ada istilah Republik Indonesia pada 17 Agustus.”
Kesalahan yang Dilembagakan dan Diturunkan
Kesalahan ini, kata Taufiq, bukan hanya soal semantik. Ia sudah dilembagakan dalam UU No. 9/2010 tentang Keprotokolan, yang menyebut “Hari Ulang Tahun Republik Indonesia” untuk 17 Agustus. Padahal, UUNo. 24/2009 menyebut dengan lebih tepat: “Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia.”
Ironisnya, istilah yang keliru ini telah menjadi bagian kurikulum sekolah, naskah pidato kenegaraan, buku pelajaran, bahkan disiarkan luas oleh media massa. Akibatnya, generasi demi generasi tumbuh dengan pemahaman sejarah yang tidak akurat.
MK Akui Ada Kekeliruan, Tapi Lepas Tanggung Jawab
Upaya koreksi sudah pernah ditempuh lewat judicial review ke Mahkamah Konstitusi. MK mengakui bahwa ada perbedaan makna antara “kemerdekaan bangsa” dan “kemerdekaan republik.” Namun, Mahkamah berdalih bahwa urusan nomenklatur adalah ranah pembentuk undang-undang.
Taufiq mengkritik sikap ini. “Mahkamah seharusnya tidak hanya jadi penonton. Di negara lain, seperti India atau AS, pengadilan berani ambil langkah progresif dalam hal simbolisme dan sejarah nasional,” tegasnya.
Sejarawan Unpad: Negara Indonesia Resmi Berdiri 18 Agustus
Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Reiza D. Dienaputra, juga pernah menyatakan pendapat senada. Ia menyatakan bahwa Indonesia belum berbentuk negara pada 17 Agustus 1945.
“17 Agustus adalah pernyataan kemerdekaan. Indonesia baru resmi menjadi negara pada 18 Agustus 1945,” ujar Reiza dalam diskusi ilmiah Dewan Profesor Unpad, Sabtu, 14 Agustus 2016.
Menurutnya, PPKI tidak hanya menetapkan konstitusi dan kepala negara, tetapi juga menyempurnakan naskah pembukaan UUD 1945 berdasarkan Piagam Jakarta. Di hari itulah, struktur negara republik secara konstitusional dibentuk.
Kemerdekaan Tanpa Asing, Negara Diperjuangkan Sendiri
Reiza juga menggarisbawahi bahwa kemerdekaan Indonesia murni hasil perjuangan dalam negeri. Jepang menyerah pada 15 Agustus, dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus, tanpa bantuan asing.
Bantuan dari negara lain baru hadir setelah republik berdiri dan berjuang mendapatkan pengakuan kedaulatan.
Saatnya Berani Akui dan Perbaiki
Taufiq menegaskan, koreksi istilah bukan soal mengganti kata, tapi soal kejujuran sejarah dan tanggung jawab moral negara.
“Kita harus berani mengakui dan memperbaiki. Revisi UU Keprotokolan dan penguatan pendidikan sejarah adalah langkah awal.”
Menurutnya, penyebutan yang benar untuk 17 Agustus adalah Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.
Dengan itu, bangsa Indonesia tidak melemahkan nasionalismenya, melainkan mendasarkannya pada sejarah yang akurat.
Nasionalisme Tak Bisa Berdiri di Atas Sejarah yang Keliru
Kekeliruan sejarah yang terus dibiarkan hanya akan melemahkan integritas kebangsaan. Nasionalisme sejati tidak lahir dari slogan meriah, tetapi dari kesadaran sejarah yang jujur.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani meluruskan narasi, meskipun harus meninjau kembali sesuatu yang telah diwariskan selama puluhan tahun.***
