Peringatan tajam Tan Malaka pada Sukarno-Hatta yang masih relevan hingga kini.
__Editorial
Pada malam 24 Januari 1946, di kediaman Sukarno, Pegangsaan Timur, Jakarta, berlangsung sebuah pertemuan rahasia. Sukarno, Hatta, Sjahrir, dan Agus Salim sedang membicarakan arah pemerintahan muda Republik Indonesia yang baru berusia lima bulan.
Di tengah rapat itu, Tan Malaka muncul tanpa undangan. Kehadirannya sontak mengubah suasana.
Ia tak basa-basi. Dengan suara lantang ia menegur para sahabatnya yang tengah memegang tampuk kekuasaan. “Harus aku katakan bahwa kita belum merdeka, karena merdeka haruslah seratus persen,” ujarnya.
Tan menuding bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 hanya melahirkan elite baru yang menikmati posisi sebagai borjuis dan ambtenaar. “Kemerdekaan hanyalah milik kalian, bukan milik rakyat,” katanya lagi, sebagaimana dicatat dalam tulisannya Muslihat, Politik, dan Rencana Ekonomi Berjuang.
Sebagaimana banyak dicatat dalam dokumentasi sejarah, demikian pernyataan lengkap Tan Malaka:
“Kepada kalian para sahabat, tahukah kalian kenapa aku tidak tertarik pada kemerdekaan yang kalian ciptakan?
Aku merasa bahwa kemerdekaan itu tidak kalian rancang untuk kemaslahatan bersama. Kemerdekaan kalian diatur oleh segelintir manusia, tidak menciptakan revolusi besar.
Hari ini aku datang kepadamu, wahai Soekarno sahabatku…..
Harus aku katakan bahwa kita belum merdeka, karena merdeka haruslah 100 persen.
Hari ini aku masih melihat bahwa kemerdekaan hanyalah milik kaum elit, yang mendadak bahagia menjadi borjuis, suka-cita menjadi ambtenaar…..
Kemerdekaan hanyalah milik kalian, bukan milik rakyat. Kita mengalami perjalanan yang salah tentang arti merdeka, dan apabila kalian tidak segera memperbaikinya, maka sampai kapan pun bangsa ini tidak akan pernah merdeka!
Hanya para pemimpinnya yang akan mengalami kemerdekaan, karena hanya mereka adil makmur itu dirasakan. Dengarlah perlawananku ini…..
Karena apabila kalian tetap bersikap seperti ini, maka inilah hari terakhir aku datang sebagai seorang sahabat dan saudara. Esok, adalah hari di mana aku akan menjelma menjadi musuh kalian, karena aku akan tetap berjuang untuk merdeka 100 persen.”
Kritik itu menusuk, hingga membuat Sukarno bereaksi keras. “Kata-katanya sungguh menghinaku, meremehkan semangat kerakyatanku,” ungkap Bung Karno. Namun Tan Malaka tidak bergeming. Baginya, kemerdekaan bukan sekadar pergantian bendera atau jabatan, melainkan pembebasan penuh dari segala bentuk penindasan. Ia menghendaki revolusi total: tanah untuk rakyat, ekonomi berdikari, pendidikan merata, dan pemerintahan yang berpihak pada kaum kecil.
Sudahkah Kita Merdeka 100 Persen?
Gagasan “merdeka 100 persen” itu kemudian ia rumuskan dalam tiga brosur politik-ekonomi yang terbit pada 1945–1946: Politik, Muslihat, dan Rencana Ekonomi Berjuang. Semua menekankan bahwa tanpa transformasi struktural, Indonesia hanya berpindah dari kolonialisme Belanda ke penjajahan oleh elite pribumi.
Tujuh puluh sembilan tahun berlalu sejak proklamasi. Pertanyaannya: apakah Indonesia kini sudah benar-benar merdeka seratus persen seperti yang dimaksud Tan Malaka?
Secara politik, Indonesia memang merdeka. Kita punya presiden, parlemen, dan pemilu rutin setiap lima tahun. Namun demokrasi yang ada kerap dirasakan sebagai ritual belaka.
Partai-partai dikuasai oleh elite yang sama, dengan kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi di lingkaran sempit oligarki. Rakyat memang memilih, tetapi pilihan yang tersedia sering kali hanya wajah-wajah lama yang berputar dalam lingkaran kekuasaan.
Kritik Tan Malaka tentang kemerdekaan yang hanya milik segelintir orang terasa hidup kembali dalam kondisi sekarang.
Kenyataan Kini
Dalam bidang ekonomi, angka pertumbuhan kerap dipuji. Namun, jurang ketimpangan tetap nyata.
Data menunjukkan satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai hampir setengah kekayaan nasional. Sementara 50 persen terbawah hanya menguasai sekitar lima persen.
Lebih dari separuh dana di bank dikuasai oleh 0,02 persen populasi. Ini menandakan bahwa meski kemiskinan ekstrem turun dari 2,04 persen pada 2022 menjadi 1,12 persen pada 2023, distribusi kekayaan tetap timpang. Pertumbuhan yang tinggi tidak serta-merta berarti keadilan.
Situasi ini kontras dengan cita-cita Tan Malaka yang menuntut kemandirian ekonomi.
Saat ini, Indonesia justru masih bergantung pada investasi dan modal asing, dari sektor tambang hingga teknologi.
Ambil contoh nikel, yang dieksploitasi besar-besaran demi pasar global dan industri baterai. Nilainya besar, tetapi manfaatnya tidak merata ke masyarakat lokal. Ironisnya, pola ini mirip dengan eksploitasi kolonial di masa lalu.
Kemerdekaan sosial dan budaya pun menghadapi tantangan. Arus globalisasi membawa masuk gaya hidup dan budaya luar yang sering kali mendominasi ruang publik.
Identitas lokal perlahan terkikis, sementara nilai gotong royong yang dulu menjadi fondasi bangsa makin tergerus oleh individualisme. Korupsi, kekerasan, dan ketidakadilan sosial masih menghantui, seakan menegaskan bahwa pembebasan yang sesungguhnya belum tuntas.
Apa Bedanya Dulu dan Kini?
Jika kita jujur, banyak masalah yang kini dihadapi bangsa ini masih serupa dengan peringatan Tan Malaka pada 1946. Kita memang sudah merdeka secara politik, tetapi kemerdekaan ekonomi dan sosial belum sepenuhnya tercapai. Rakyat kecil masih sulit mengakses pendidikan berkualitas, petani kesulitan menguasai tanahnya, sementara ruang politik dikuasai elite.
Peringatan Tan Malaka mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan titik akhir, melainkan proses panjang. Proklamasi hanyalah pintu, sedangkan perjuangan sebenarnya adalah memastikan bahwa kemerdekaan dirasakan semua orang, bukan hanya segelintir.
Hari ini, menjelang delapan dekade Indonesia merdeka, pertanyaan itu masih sah untuk diajukan: apakah kita sudah merdeka 100 persen, ataukah masih terjebak dalam pola lama yang hanya mengganti wajah penindasan?
Tan Malaka pernah menegaskan, jika kemerdekaan hanya melahirkan elite baru, maka perjuangan belum selesai. Wasiat itu terasa semakin relevan di tengah ketimpangan, ketergantungan, dan krisis moral bangsa. Karena merdeka sejati, seperti yang ia maksud, bukanlah seremoni, melainkan keberanian untuk mengubah struktur agar seluruh rakyat dapat merasakannya.***
1 Komentar
Komentar ditutup.