Apa yang dilakukan PBNU dengan meminta dilibatkan dalam pekerjaan program makan bergizi gratis dinilai telah menempatkan NU setara dengan badan usaha pengadaan barang dan jasa.
Penulis: Faried Wijdan
Anak Pemilik Rental Mobil Korban Penembakan di Rest Area Bantah Pernyataan Polsek Cinangka
Anak korban memastikan telah menunjukkan surat-surat, bahkan sempat menjanjikan imbalan untuk polisi jika mendampingi.
Guru Besar IPB: Alih Fungsi 20 Juta Hektare Hutan Justru Mengancam Ketahanan Pangan
Kenaikan suhu global, sebagai dampak deforestasi, bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian yang berujung gagal panen.
Banyak Oknum Polisi Berulah Gara-gara Pimpinan Lalai, Pengamat: Polri Perlu Pemurnian
Purifikasi atau pemurnian di tubuh Polri tidak bisa hanya dilakukan melalui pengawasan berbuntut sanksi-sanksi, tetapi juga perlu perbaikan sistem.
Tiga Perwira Polisi Dipecat dalam Kasus Pemerasan Penonton DWP, Dua Tingkat Pimpinan Juga Harus Disanksi
“Kalau konsisten dengan Peraturan Kapolri 2/2022 tentang pengawasan melekat, pimpinan dua tingkat ke atas juga harus diperiksa dan diberi sanksi, sebagai bentuk kelalaian melakukan kontrol dan pengawasan,” kata pengamat.
YLBHI: Mutasi Kombes Irwan Anwar Sebagai Jalan Aman Polri, Harusnya Dipidanakan
Ini adalah catatan besar. Kita terus menerus dihadiahkan, disuguhkan pengulangan cerita, pengulangan peristiwa di mana ada banyak sekali aparat yang bersalah, tetapi tidak tegas tindakannya
Korban Tragedi Kanjuruhan Tuntut Restitusi Rp17,5 Miliar, Hakim Hanya Kabulkan Rp1,025 Miliar
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan banding atas putusan hakim PN Surabaya.
Polisi Kebanjiran Sentimen Negatif, Kapolri Minta Maaf, Janji Tangani Semua Perkara Meski Tidak Viral
Kapolri meminta maaf kepada masyarakat terkait capaian kinerja kepolisian di seluruh Indonesia yang belum memenuhi harapan warga sepanjang tahun 2024.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Janji Berantas Mafia Tanah Sekalian Pendukungnya
Oknum-oknum pendukung mafia tanah biasanya berasal dari pihak Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), kepala desa, dan notaris.
Polisi Pemeras WNA Tak Cukup Hanya PTDH, Perlu Diproses Pidana Juga
Rombongan oknum polisi yang telah mencemarkan nama baik institusi dan negara itu juga dinilai perlu dipidana.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.