Sebelumnya muncul usulan BPIH sebesar Rp93,3 juta dengan Bipih Rp65,3 juta dan nilai manfaat Rp28 juta.
Penulis: Faried Wijdan
Putusan MK Menghapus Presidential Threshold Berpotensi Dihambat oleh Parpol Besar
Pengamat politik berharap semua parpol di parlemen bisa satu suara dalam menyehatkan demokrasi di Indonesia, dengan segera menindaklanjuti putusan MK.
Penyakit Pernapasan HMPV dari China Sudah Sampai Malaysia
Kemenkes RI mengklaim belum mencatat satu pun kasus HMPV di Indonesia.
Awas, Ternyata 9 Jenis Makanan yang Biasa Dikonsumsi Manusia Berpotensi Mengandung Mikroplastik Berbahaya!
Berbagai penelitian menemukan jika mikroplastik tak hanya terdapat pada botol air minum atau kemasan plastik lain, namun juga ‘terselip’ dalam berbagai makanan yang sering dikonsumsi manusia sehari-hari.
Mikroplastik Masuk Tubuh: Ancaman Kesehatan yang Tak Terlihat Tapi Mematikan
Kehadiran mikroplastik dalam berbagai makanan, minuman, sayuran, dan buah-buahan yang kita konsumsi sehari-hari merupakan ancaman nyata bagi kesehatan.
Polisi Tolak Pendampingan Bos Rental Mobil, Pengamat: Polri yang Responsif Cuma Slogan
Sikap Polsek Cinangka dinilai mencerminkan lemahnya tanggung jawab kepolisian dalam melindungi masyarakat.
Ketua Umum PBNU Membela Jokowi dari Tuduhan OCCRP, Pengamat Sarankan NU Fokus pada Masalah Keumatan
Tindakan Ketum PBNU yang membela Jokowi karena masuk lima besar daftar pemimpin korup versi OCCRP dinilai tak ada urgensinya.
Pertimbangan ‘Bersikap Sopan’ untuk Memvonis Ringan Terdakwa Korupsi Dinilai Tidak Relevan
Sikap sopan dalam pengadilan memang wajib dilakukan oleh semua terdakwa. Tidak ada yang istimewa dari perilaku tersebut.
PBNU Sedang Cari Investor untuk Danai Reklamasi Tambang Jatah dari Pemerintah
Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, sebelum memulai reklamasi, pihaknya diwajibkan menyetorkan uang jaminan.
Berbagai Prediksi Pasca-Penghapusan Presidential Threshold: Munculnya Cukong Politik hingga Peluang Gibran yang Makin Terbuka
Salah satu poin putusan MK yang mewajibkan parpol mengusulkan pasangan capres-cawapres agar tidak mendapat sanksi larangan mengikuti pemilu berikutnya mencerminkan bentuk intervensi dalam demokrasi.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.