Mahkamah Agung (MA) mendapat sorotan publik terkait dalil perilaku ‘sopan’ yang menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan vonis terdakwa korupsi di pengadilan. Salah satu putusan yang menggunakan pertimbangan itu adalah vonis untuk terdakwa kasus korupsi tata niaga timah, Harvey Moeis.
Ketika menjatuhkan putusan hukuman untuk Harvey, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan.
“Sementara hal meringankan, yaitu terdakwa berlaku sopan di persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum,” ucap hakim ketua Eko Aryanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin, 23 Desember 2024.
Selain Harvey Moeis, Pengadilan Tipikor juga memvonis ringan lima tahun penjara Manajer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim dalam kasus yang sama. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni delapan tahun bui.
Hal yang meringankan vonis Helena adalah karena dia belum pernah dihukum, tulang punggung keluarga, bersikap sopan dan menyesali perbuatan.
Terkait pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut juru bicara MA, Yanto, itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yanto menyampaikannya dalam konferensi pers di MA, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Januari 2025.
Selain pertimbangan umum, lanjut Yanto, hakim memiliki pertimbangan khusus yang dapat meringankan terdakwa dalam putusan suatu perkara.
“Jadi, KUHAP kita, kan, mengatur, sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, itu perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan. (Pasal) 197 (KUHAP) kalau enggak salah, ya. Itu jadi wajib dicantumkan hal-hal yang memberatkan, yang meringankan. Nah, itu kan, pertimbangan memberatkan meringankan itu kan secara umum,” ujar Yanto.
Tidak Relevan dalam Kasus Korupsi dan Tindak Pidana Terorisme
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai perilaku ‘sopan’ tak relevan menjadi hal meringankan dalam kasus korupsi dan terorisme. Pasalnya, menurut Fickar, sikap sopan merupakan hal yang memang harus dilakukan setiap orang dalam persidangan, termasuk oleh para terdakwa. Bukan sesuatu yang istimewa.
Namun demikian, dia mengamini jika ada juga terdakwa yang bersikap agresif dalam persidangan. “Sangat mungkin sikap agresif timbul dari mereka yang tidak merasa bersalah, tetapi dijadikan terdakwa. Seharusnya para hakim itu juga dibekali ilmu kejiwaan untuk mengantisipasi beragam sikap para terdakwa,” jelasnya.
Fickar mengingatkan jika tingkat kedewasaan masing-masing terdakwa berbeda. Karena itu, dia menilai, sikap sopan dan tidak sopan terlalu bias, sehingga tidak tepat dijadikan alasan untuk meringankan atau memberatkan putusan. Penilaian tersebut cenderung bias, dipengaruhi oleh subjektivitas hakim.
“Karena beragamnya tingkat kedewasaan orang atau terdakwa dalam menghadapi sidang, terutama mereka yang baru pertama kali berhubungan dengan pengadilan, jadi sopan dan tidak sopan itu sering kali menjadi bias. Karena itu, menurut saya, tidaklah tepat menempatkan sikap ‘sopan atau tidak sopan’ itu sebagai hal yang memberatkan atau meringankan putusan,” jelasnya.
Penilaian sopan dan tidak sopan, menurut dia, mengesankan bahwa hakim-hakim di Indonesia mudah tersinggung. Dia menyebut mempertimbangkan sopan dan tidak sopan malah membuat hakim seolah belum matang.
“Kesannya hakim-hakim kita mudah tersinggung dan belum matang menghadapi situasi kejiwaan para terdakwa,” kritik dia.
Untuk itu, Abdul Fickar menyarankan agar para hakim mendapatkan bekal ilmu kejiwaan atau psikologis.
Asal Muasal ‘Sopan’ Dapat Dijadikan Pertimbangan Meringankan Terdakwa
Sebagai informasi, menurut Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada beberapa hal keadaan atau kondisi yang dapat menjadi pengurang hukum pidana bagi terdakwa. Alasan kesopanan sendiri muncul pada Putusan Mahkamah Agung pada 2006.
Hal ini kemudian menjadi yurisprudensi atau serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan, yang kemudian memiliki kekuatan hukum mengikat atau persuasif.
Adapun putusan MA yang menjadi yurisprudensi terkait sikap sopan dapat meringankan hukuman pidana, sebagai berikut:
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/PID/2006:
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/PID.SUS/2015:
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.***
