JAKARTA — As’ad Said Ali, mantan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2010-2015, menyuarakan keprihatinannya atas kondisi PBNU saat ini yang dinilai penuh konflik dan kekacauan. Menurutnya, situasi ini merupakan dampak dari Muktamar NU ke-34 di Lampung pada Desember 2021, yang disebutnya sarat rekayasa.
Kilasan sejarah mencatat bahwa dalam Muktamar NU ke-34, As’ad maju sebagai salah satu dari lima calon Ketua Umum PBNU. Selain As’ad, calon lainnya adalah Yahya Cholil Staquf, Said Aqil Siroj, Marzuki Mustamar, dan Ramadlan Bayo. Hasil perhitungan suara menempatkan Yahya di posisi teratas dengan 327 suara, disusul Said Aqil dengan 203 suara, sementara As’ad hanya meraih 17 suara, Marzuki Mustamar 2 suara, dan Ramadlan Bayo 1 suara. Dua suara lainnya dinyatakan tidak sah.
Pada Rapat Pleno V di Gedung Universitas Lampung, Jumat, 24 Desember 2021, Yahya Cholil Staquf resmi terpilih sebagai Ketua Umum PBNU melalui voting langsung dengan perolehan 337 suara. Sementara Said Aqil Siroj memperoleh 210 suara, dan satu suara dinyatakan tidak sah.
Dalam sebuah acara bertajuk “Silaturahmi Nasional Penerapan Khittah NU Dalam Politik Kebangsaan,” yang diselenggarakan oleh Akademi Kepemimpinan Dipantara di Hotel Azana Suite Antasari, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024), As’ad menegaskan bahwa hasil Muktamar Lampung tersebut membawa dampak buruk bagi PBNU.
“Kisruh dalam tubuh NU saat ini adalah produk dari Muktamar Lampung yang penuh rekayasa. Hasil muktamar itu menciptakan ketidakstabilan dalam organisasi, sehingga wajar jika NU kini penuh dengan konflik dan kekacauan,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik A.S. Hikam, yang juga menjadi narasumber dalam acara tersebut, turut menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya, gerakan NU kini telah menyimpang dari khittah yang seharusnya menjadi landasan utama organisasi.
“Khittah NU kini tampak tidak fokus lagi pada urusan sosial-keagamaan yang menjadi tugas pokok PBNU. Justru, energi organisasi banyak terkuras oleh isu-isu politik yang seharusnya bisa dihindari,” ungkap Hikam.
Senada dengan itu, Abdul Munim DZ, Pembina Akademi Kepemimpinan Dipantara, menuturkan bahwa acara silaturahmi ini bertujuan mengumpulkan berbagai simpul gerakan NU dari seluruh Indonesia untuk membahas persoalan-persoalan yang melanda NU saat ini.
Menurutnya, banyak pimpinan dan tokoh NU di tingkat akar rumput yang merasa resah dengan kondisi saat ini, terutama terkait ketegangan antara PBNU dan PKB yang kian mengganggu aktivitas organisasi di bidang pendidikan, dakwah, dan ekonomi.
“Acara ini diadakan untuk mendengarkan langsung keluhan dan pandangan dari berbagai elemen NU di daerah-daerah. Kawan-kawan di bawah merasa perlu penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan PBNU dan PKB, yang telah memicu perpecahan dan mengganggu persatuan Nahdliyyin,” jelas Munim.
Forum silaturahmi ini diharapkan mampu menjadi titik balik bagi NU untuk kembali ke khittah, memperkuat fungsi sosial-keagamaannya. Para peserta silaturahmi berharap agar kepemimpinan PBNU segera melakukan evaluasi internal dan mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi persoalan yang ada.
Acara ini ditutup dengan kesepakatan untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antar elemen NU, demi menjaga keutuhan organisasi dan meningkatkan kontribusi NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para peserta juga menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai khittah NU agar tetap menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas organisasi, baik di bidang sosial-keagamaan maupun politik.
