YOGYAKARTA—Di tengah sorotan publik terhadap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait polemik konsesi tambang, lima aktivis muda nahdliyyin kedapatan mengunjungi Israel, ketika negara Zionis itu sedang menggencarkan Genosida di Gaza.
Berbagai spekulasi pun bertebaran di ruang publik menanggapi peristiwa tersebut. Bahkan, muncul dugaan jika mustahil anak-anak muda NU tersebut bisa menemui Presiden Israel, Isaac Herzog, tanpa peran serta ‘golongan tua’. Muncul kecurigaan jika jalan yang lapang telah dibuka oleh kaum tua dan kaum muda tinggal melanjutkannya.
Analisa semacam ini tidak sepenuhnya keliru. Banyak bukti pendukungnya. Misalnya, pada tahun 2018, KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, yang kala itu menjabat Katib Aam PBNU, melakukan kunjungan ke Israel. Dia menjadi salah satu pembicara utama dalam Forum American Jewish Committee (AJC). Pada tahun itu pula, Rais Aam NU KH. Ma’ruf Amin menyatakan tidak mendukung sikap Gus Yahya.
Kehadiran Gus Yahya di forum tersebut diasosiasikan sebagai respons positif Indonesia terhadap proyek normalisasi Indonesia-Israel yang digagas oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Sebagaimana diungkap oleh Danny Danon dalam In the Lion’s Den: Israel and the World (2022), pada bulan Maret 2016 Netanyahu mengajak Indonesia untuk melakukan normalisasi dalam rangka menggapai potensi besar kerja sama bilateral kedua negara.
Namun, sikap politik Indonesia menolak ajakan tersebut, sebelum Palestina meraih kemerdekaannya. Dua tahun kemudian, pada 2018, Gus Yahya pun hadir ke Israel ‘mengumandangkan perdamaian’.
Pada tahun 2022, ketika Gus Yahya didapuk menjadi Ketua Umum PBNU, organisasi kemasyarakatan ini secara resmi menyebut jika komunikasi dengan Israel itu perlu untuk membantu Palestina.
Bagi Gus Yahya, komunikasi dengan Israel adalah peluang yang seyogyanya tidak disia-siakan. Sebab, kata dia, tidak ada alasan moral yang legitimate untuk berhubungan dengan Israel selain untuk membantu Palestina.
Barangkali sikap dan pernyataan-pernyataan ‘tepi jurang’ terkait kemungkinan membangun relasi dengan Israel ini—sebagaimana bisa disimak dari sikap dan pernyataan Gus Yahya—adalah ‘jalan’ yang yang sudah dibuka oleh ‘kaum tua’.
Bisa jadi juga bahwa kedatangan aktivis-aktivis muda NU ke Israel merupakan kelanjutan dari Religion of Twenty (R20) dan Australia-Indonesia Muslim Exchange Program (AIMEP) yang digawangi oleh PBNU.
Sebagaimana diketahui, pada bulan November 2022, PBNU terkesan aktif menego pemerintahan Jokowi untuk membahas segala persiapan R20 di Bali.
Perwakilan Israel memang tidak hadir di Bali. Namun, R20 di Bali tidak lahir dari ruang kosong. Sebelumnya, pada 14-17 Januari 2020, PBNU yang diwakili oleh Katib Aam Gus Yahya telah berkomunikasi dengan Israel di Vatikan. Gus Yahya juga secara terbuka melakukan kunjungan ke Israel, Vatikan, menyelenggarakan R20, dan puncaknya mendelegasikan anak-anak muda NU.
PBNU boleh berkilah bahwa kedatangan mereka ke Israel tidak dalam rangka mengkhianati perjuangan anak-anak Palestina, relawan, dan simpatisan. Namun, proyek Benjamin Netanyahu untuk melakukan normalisasi dengan Indonesia sejak 2016 tidak bisa ditutup-tutupi, baik oleh Abrahamic Faiths Initiative, R20, dan AIMEP.
Fenomena indikasi relasi Gus Yahya—yang pada akhirnya merepresentasikan PBNU sebagai ketua umum—dengan Netanyahu ini barangkali merupakan salah satu bentuk relasi dalam konteks kekuasaan, sebagaimana yang disebut oleh John Gaventa (2006) sebagai “Power Cube”.
Gaventa menyebut bahwa kekuasaan memiliki tiga unsur: bentuk (form), ruang (space) dan tingkatan (level). Bentuk adalah cara-cara kekuasaan manifes dengan tiga ciri utamanya: terlihat, tersembunyi, dan tidak terlihat.
Proyek normalisasi dari Benjamin Netanyahu bisa jadi merupakan manifes dalam bentuk tersembunyi. Fenomena yang terlihat kasatmata adalah proyek harmonisasi penganut lintas-agama, khususnya Abrahamik—Islam, Kristen, Yahudi.
Namun, di balik fenomena kasatmata ini terindikasi ada tujuan lain yang lebih besar, seperti fenomena puncak gunung es, dan satu-satunya kemungkinan yang kuat dan memiliki jejak adalah proyek normalisasi Indonesia-Israel.
Bagi John Gaventa, bentuk-bentuk kekuasaan tidak mandiri, melainkan berhubungan secara interaktif satu sama lain (interrelation). Dalam konteks ini, barangkali ada benarnya dugaan publik bahwa kedatangan aktivis-aktivis muda NU belum lama ini ke Israel tidak berdiri sendiri. Barangkali memang jalan mereka sudah ‘dibuka’ oleh kaum tua. Dan jika ditarik lebih jauh, memiliki akar yang kuat pada proyek normalisasi Indonesia-Israel pada tahun 2016.
Akar kuat semacam itu mengalami abstraksi kuat, di mana akhirnya interaksi apa pun antara Indonesia dan Israel hanya punya satu tujuan: normalisasi.
Klarifikasi dan justifikasi terkait kunjungan aktivis NU ke Israel ini barangkali tidak akan membuahkan hasil apa pun, alih-alih mengubah kekuatan yang terkandung dalam proyek normalisasi Indonesia-Israel.
Publik bisa jadi malah makin percaya bahwa PBNU adalah kepanjangan tangan proyek normalisasi Indonesia-Israel.
Alhasil, ‘kemesraan’ PBNU dan Israel di tengah kecamuk perang di Palestina lebih bernuansa politis dari pada kemanusiaan. Perdamaian dunia dan harmoni umat lintas-iman adalah bentuk-bentuk wacana kekuasaan.
‘Kemesraan’ PBNU dan Israel hanya akan memberikan kekuatan moril bagi Zionisme, ketika mereka tidak mendapatkan dukungan apa pun di forum PBB.*
