AMPHURI nilai war tiket haji sebagai ijtihad kebijakan dan usulkan 3 solusi adil agar tak ganggu hak antrean jutaan jemaah.
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) merespons wacana penerapan sistem war tiket haji yang belakangan ramai diperbincangkan. Mereka menekankan bahwa setiap inovasi kebijakan tidak boleh mengorbankan sistem antrean yang sudah berjalan, karena hal tersebut menyangkut hak jutaan jemaah yang telah bersabar menunggu.
Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, Ahmad Zaky Zakariya Anshary, memandang gagasan tersebut sebagai ijtihad kebijakan yang sah. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk menempatkannya secara bijak, berpijak pada prinsip keadilan, dan memprioritaskan kemaslahatan umat.
”Pada prinsipnya kami selalu mendukung setiap ikhtiar dan program positif pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Upaya mencari terobosan tentu menjadi tanggung jawab bersama untuk memberikan pelayanan terbaik,” ujar Zaky melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Meski mendukung inovasi, ia memberikan catatan penting. “Setiap kebijakan publik, apalagi yang menyangkut ibadah jutaan masyarakat, perlu kajian mendalam agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat,” tambahnya.
Tiga Prinsip Utama dan Skema yang Masih Bias
Zaky menyebut pemerintah wajib memegang teguh tiga prinsip utama dalam setiap kebijakan baru: keadilan (fairness), transparansi, dan kepentingan publik yang luas. Ketiga poin ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mewajibkan negara menjamin pelayanan tertib dan berkeadilan.
Mengenai war tiket haji, AMPHURI menilai skema tersebut masih buram. Secara teori, pemerintah menetapkan program beserta harga, lalu jemaah yang memenuhi syarat istitaah (kemampuan finansial dan kesehatan) dapat langsung mendaftar. Mekanisme kompetisinya bisa berupa siapa cepat dia dapat (first come first served) atau menyerupai sistem lelang.
Sayangnya, detail implementasi yang belum jelas berpotensi memicu kebingungan publik, terlebih isu ibadah haji sangat sensitif bagi umat Islam di Tanah Air.
Akar Antrean Haji Bukan Akibat BPKH
Pada kesempatan yang sama, AMPHURI meluruskan pandangan keliru yang menuding Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai biang keladi antrean panjang jemaah. Zaky menjelaskan fakta historis bahwa sistem setoran awal pendaftaran haji reguler sudah berlaku sejak 1999. Antrean panjang pun mulai mengular secara signifikan pada periode 2009–2013, jauh sebelum BPKH efektif beroperasi pada 2017.
”Dengan demikian, antrean merupakan persoalan struktural, bukan akibat institusi tertentu,” tegas Zaky.
Ia memaparkan akar permasalahan sesungguhnya terletak pada ketimpangan antara kuota ketersediaan dan jumlah pendaftar. Kuota global dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sangat terbatas. Di sisi lain, pertumbuhan populasi Muslim Indonesia, meningkatnya kesadaran spiritual, serta naiknya daya beli masyarakat memicu lonjakan permintaan yang tak terbendung.

Risiko Besar di Balik Skema Baru
AMPHURI turut mengingatkan pemerintah mengenai risiko tinggi jika memaksakan sistem war tiket. Kebijakan ini berpotensi mencabut rasa keadilan jemaah yang telah menunggu puluhan tahun, memicu gejolak sosial, dan menyulitkan masyarakat kelas menengah ke bawah untuk beribadah.
Tanpa adanya subsidi silang, harga paket haji diprediksi meroket hingga Rp90–100 juta. Kondisi ini jelas akan memperlebar kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Selain itu, penghapusan sistem antrean juga akan mengganggu ekosistem setoran awal dan dana kelolaan haji yang bernilai ratusan triliun rupiah, sehingga berisiko meruntuhkan kepercayaan publik terhadap negara.
Tiga Solusi Alternatif Tanpa Ganggu Antrean
Sebagai jalan tengah, AMPHURI menawarkan tiga solusi alternatif yang mereka nilai jauh lebih adil dan realistis untuk diterapkan:
- Memanfaatkan Sisa Kuota Tahunan: Pemerintah dapat menggunakan sisa kuota yang tidak terserap sebagai proyek percontohan (pilot project) sistem war tiket haji. Pelaksanaannya wajib berjalan transparan dan akuntabel.
- Memaksimalkan Kuota Tambahan: Jika pemerintah berhasil melobi kuota tambahan, kuota tersebut bisa dilepas melalui skema kompetitif tanpa menyentuh antrean utama. Model kombinasi antrean dan undian semacam ini telah sukses Turki jalankan.
- Menerapkan Sistem Ganda: Pemerintah tetap mempertahankan haji reguler berbasis antrean demi menjaga keadilan sosial. Bersamaan dengan itu, pemerintah membuka jalur haji non-antrean tanpa subsidi bagi kelompok yang mampu secara finansial, dengan syarat mutlak tidak mengambil jatah kursi jemaah existing.
Keadilan dan Kepercayaan Publik Adalah Kunci
Menutup pernyataannya, Zaky menegaskan bahwa inovasi manajemen kuota sangat penting, tetapi kepercayaan masyarakat jauh lebih krusial.
”Wacana war tiket haji patut kita apresiasi sebagai bagian dari upaya mencari solusi. Namun, implementasinya harus pemerintah lakukan secara hati-hati, berbasis data yang kuat, serta membutuhkan penyesuaian regulasi,” pungkasnya.
Pada akhirnya, mengurus penyelenggaraan haji bukan sekadar hitung-hitungan angka dan kuota, melainkan amanah umat dan tanggung jawab negara yang wajib dikelola dengan tingkat kehati-hatian tertinggi.***





