Pertemuan 13 masyayikh sepuh di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, hasilkan tiga poin seruan. Mereka minta polemik rangkap jabatan dan syarat AHWA diselesaikan bijak, muktamar wajib di lingkungan pesantren, serta akhlak berjam’iyah dijaga.
Sebanyak 13 masyayikh sepuh Nahdlatul Ulama berkumpul di kediaman KH M. Abdurrohman Al-Kautsar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Sabtu (20/6/2026). Mereka turun tangan mendinginkan suhu politik menjelang Munas-Konbes NU 2026 yang memanas akibat isu rangkap jabatan.
Pertemuan itu menghasilkan tiga poin seruan krusial. Pertama, menyelesaikan perbedaan pandangan terkait syarat dan mekanisme pemilihan anggota Ahlul Halli wal Aqdhi serta isu rangkap jabatan Ketua Umum PBNU secara bijak.
Kedua, memperkuat akar tradisi NU melalui pelaksanaan muktamar di lingkungan pesantren. Ketiga, menegaskan pentingnya menjaga akhlak berjam’iyah demi persatuan.
Realita Historis Rangkap Jabatan
Pengamat Dinamika NU Muhammad Izzul Haq mengajak publik melihat persoalan ini secara jernih. Menurutnya, publik sebaiknya tidak terjebak dalam romantisme masa lalu yang menganggap NU selalu steril dari praktik rangkap jabatan.
“Jangan selalu positive thinking dengan NU masa lalu. KH Idham Chalid, Ketum PBNU terlama sepanjang sejarah, juga rangkap jabatan, malah jadi Waperdam di Orde Lama dan Menko Kesra di Orde Baru,” ungkap Gus Izzul, Senin (22/6/2026).
Ia menilai glorifikasi masa lalu tidak selalu akurat. “NU lahir karena defensif dan mode survival. DNA-nya NU memang begitu, makanya sangat lentur, fleksibel, dan kadang tidak konsisten,” imbuhnya.
Warning Gus Rijal Soal Agenda Terselubung
Pandangan berbeda datang dari Katib Syuriyah PCNU Jombang periode 2017–2022, KH Ahmad Samsul Rijal. Ia menyoroti adanya upaya sistematis mengubah AD/ART NU terkait pelonggaran rangkap jabatan.
Pasal 51 AD/ART hasil Muktamar Lampung secara tegas melarang Ketua Umum PBNU merangkap jabatan politik. Gus Rijal mencium agenda terselubung di balik revisi ini.
“Agenda terselubung melalui materi syarat dan mekanisme pemilihan anggota AHWA itu searah dengan sisipan materi rangkap jabatan. Satu tarikan napas, dua kepentingan bisa dicapai,” tegasnya.
Ia mempertanyakan nama-nama menteri aktif yang masuk bursa calon Ketua Umum PBNU. “Ketokohan mereka berpotensi digunakan untuk mengambil peluang posisi tertinggi di PBNU. Ini sangat berisiko karena bisa menggerus kredibilitas NU di hadapan masyayikh,” ujarnya.
Langkah para kiai sepuh menjadi pengingat agar forum strategis NU disterilkan dari syahwat politik pribadi maupun kelompok.***
