Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyampaikan kecaman keras terhadap kebijakan Israel di Lebanon dan perang gabungan Amerika Serikat-Israel melawan Iran, menegaskan bahwa Israel berencana menimbulkan “kerusakan dan kehancuran yang sama” di Lebanon seperti yang dilakukan di Jalur Gaza.
Dalam pidato di hadapan majelis rendah parlemen, Rabu (25/3), Sanchez mengungkapkan kekhawatiran atas rencana militer Israel di Lebanon selatan. Ia menyebut Israel berniat menduduki wilayah hingga kedalaman 30 kilometer di dalam perbatasan Lebanon.
“Israel berupaya menimbulkan tingkat kerusakan dan kehancuran yang sama di Lebanon seperti yang telah terjadi di Jalur Gaza,” ujar Sanchez, dikutip dari Al Jazeera.
Pernyataan ini merujuk pada laporan bahwa Menteri Pertahanan Israel Israel Katz telah menyatakan militer Israel “mengikuti model Rafah dan Beit Hanoon” di Lebanon—dua kota di Gaza yang rata dengan tanah selama perang. Sementara Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Senin (23/3) menyerukan aneksasi resmi Lebanon selatan.
“Jauh Lebih Buruk dari Invasi Irak 2003”
Sanchez juga menyampaikan kritik tajam terhadap perang yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran. Ia menilai konflik ini memiliki potensi dampak jauh lebih luas dibandingkan invasi Irak tahun 2003.
“Ini bukan skenario yang sama dengan perang ilegal di Irak. Kita menghadapi sesuatu yang jauh lebih buruk. Jauh lebih buruk. Dengan potensi dampak yang jauh lebih luas dan lebih dalam,” tegas Sanchez.
Ia menggambarkan serangan AS-Israel terhadap Iran sebagai tindakan yang “tidak dapat dibenarkan.” Sanchez juga menyoroti kepemimpinan baru Iran di bawah Ayatollah Mojtaba Khamenei—yang menggantikan ayahnya Ali Khamenei yang tewas dalam serangan 28 Februari—dengan menyebutnya sebagai “tiran yang sama diktatornya dan bahkan lebih haus darah daripada ayahnya.”
Spanyol: Suara Kritis di Tengah Eropa
Pernyataan Sanchez memperkuat posisi Spanyol sebagai salah satu negara Eropa paling vokal mengkritik kebijakan Israel. Langkah-langkah yang telah diambil sejak perang Gaza dimulai Oktober 2023 meliputi penghentian total penjualan senjata ke Israel (dipermanenkan Oktober 2025), penarikan duta besar dari Israel (awal Maret 2026), serta kecaman konsisten terhadap perang Israel di Gaza, Lebanon, dan serangan ke Iran.
